JAKARTA – Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 menjadi perhatian Forum Penyelamatan NU. Forum ini menyoroti sejumlah informasi yang beredar terkait kontestasi Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2026–2031.
Ketua Forum Penyelamatan NU, Abdul Hamid, menyebut pihaknya mencermati dugaan kepentingan laten politik tentu yang dikaitkan dengan sejumlah nama yang disebut berpotensi masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU.
Baca Juga:
Babak Baru di PBNU: Gus Yahya-Rais Aam Sepakat Segera Gelar Muktamar
Menurut Abdul Hamid, pihaknya menemukan informasi yang mengaitkan KH Abdul Hakim, KH Nazaruddin Umar, KH Zulfa Mustofa, dan KH Abdul Ghaffar Rozin dengan skenario dukungan terhadap KH Miftahul Akhyar sebagai calon Rais Aam.
Ia mengatakan, informasi yang diperoleh forum tersebut juga menyebut adanya dugaan janji dukungan kepada sejumlah tokoh untuk menduduki posisi Ketua Umum PBNU apabila KH Miftahul Akhyar terpilih sebagai Rais Aam.
“Ketua Umum PBNU hanya satu orang, sementara ada beberapa nama yang disebut-sebut mendapatkan harapan untuk posisi tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh pihak tidak menerima informasi atau komitmen politik secara sepihak tanpa kejelasan dan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abdul Hamid Rahayaan di lepasan pers kepada WAHANANEWS.CO, Ahad (16/8/2026).»
Baca Juga:
Soal Kepengurusan Mardiono-Agus, Kader PPP Ajukan Banding Administratif ke Presiden
Abdul Hamid menegaskan, informasi tersebut merupakan hasil penelusuran dan kekhawatiran dari pihaknya yang masih perlu diklarifikasi oleh tokoh-tokoh yang disebut. Ia menilai keterbukaan penting dilakukan agar dinamika menjelang Muktamar tidak berkembang menjadi persoalan baru di internal NU.
Ia juga mendorong empat tokoh yang disebut dalam informasi tersebut untuk meminta penjelasan tertulis kepada KH Miftahul Akhyar mengenai arah dukungan apabila dirinya terpilih sebagai Rais Aam.
Menurut Abdul Hamid, klarifikasi sejak awal diperlukan agar tidak muncul pihak yang merasa dirugikan atau terjebak dalam kesepakatan politik yang tidak jelas setelah proses Muktamar berlangsung.
Soroti Mekanisme AHWA
Selain dinamika bursa Ketua Umum PBNU, Forum Penyelamatan NU turut menyoroti wacana penggunaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam proses penetapan Rais Aam.
Abdul Hamid meminta pengurus dan kader NU di berbagai tingkatan memahami mekanisme tersebut secara utuh sebelum menentukan sikap. Ia mengingatkan agar keputusan tidak lahir akibat tekanan maupun informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai ada pihak yang mengarahkan dukungan terhadap suatu skema sebelum seluruh persoalan dan konsekuensinya dipahami bersama. Menurut kami, keterbukaan adalah jalan terbaik agar tidak terjadi dusta di antara sesama warga NU,” katanya.
Ia mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam proses Muktamar mengedepankan musyawarah dan tabayun. Menurutnya, kepentingan organisasi harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kandidat tertentu.
Minta Klarifikasi Terbuka
Forum Penyelamatan NU juga meminta KH Miftahul Akhyar memberikan klarifikasi mengenai berbagai informasi yang beredar terkait dukungan politik menjelang Muktamar.
Abdul Hamid mengatakan permintaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Klarifikasi dinilai diperlukan untuk memastikan proses menuju Muktamar berlangsung terbuka dan tidak menimbulkan kecurigaan di antara para kandidat maupun warga Nahdliyin.
“Kami tidak ingin empat tokoh yang disebut tadi ataupun tokoh-tokoh NU lainnya berada dalam posisi yang kemudian merasa terjebak oleh sebuah kesepakatan politik yang sejak awal tidak jelas. Karena itu, sebelum menentukan sikap, sebaiknya semua pihak meminta kejelasan secara tertulis,” ujarnya.
Soroti Persepsi Keterlibatan Pemerintah
Abdul Hamid juga menyampaikan kekhawatiran mengenai munculnya persepsi di kalangan warga NU terkait dugaan dukungan dari lingkungan pemerintahan kepada kandidat tertentu.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan dukungan kepada kandidat tertentu dalam kontestasi internal NU. Ia juga mengingatkan para pembantu presiden yang disebut dalam isu tersebut agar tidak melakukan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai intervensi terhadap proses organisasi.
Dalam pernyataannya, Abdul Hamid menyebut nama Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid dalam konteks kekhawatiran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa persepsi mengenai keterlibatan pemerintah tetap harus dibuktikan dan diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
“Kami tidak ingin muncul persepsi di kalangan warga Nahdliyin bahwa pemerintah berada di balik dinamika internal NU. Karena itu, semua pihak yang memiliki posisi di pemerintahan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan adanya intervensi,” katanya.
Serukan Persatuan NU
Di tengah dinamika tersebut, Abdul Hamid secara pribadi menyatakan keberatan apabila KH Miftahul Akhyar kembali masuk dalam kepemimpinan tertinggi PBNU. Ia berharap proses pemilihan kepemimpinan mendatang tidak memperlebar perbedaan di internal NU.
Meski menyampaikan sejumlah kritik dan kekhawatiran, Forum Penyelamatan NU menegaskan bahwa berbagai informasi yang mereka sampaikan perlu ditempatkan sebagai klaim yang masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Abdul Hamid menyerukan kepada seluruh kandidat, ulama, pengurus, dan warga Nahdliyin agar menjaga persaudaraan serta marwah organisasi selama tahapan menuju Muktamar NU ke-35.
“Bagi kami, siapa pun yang ingin menjaga NU harus berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab. Jangan sampai perbedaan pilihan dalam Muktamar justru berubah menjadi perpecahan. NU harus tetap menjadi kekuatan bagi persatuan bangsa dan negara,” pungkas Abdul Hamid.
[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]
