WahanaNews.co, Jakarta - Tindak pidana korupsi saat ini semakin canggih dan kompleks, melibatkan teknologi mutakhir bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih masif, sistemik, serta memanfaatkan teknologi terkini.
Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
“Kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM [sumber daya manusia] aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi pemerintah telah melakukan digitalisasi di berbagai pelayanan, seperti E-katalog untuk pengadaan barang dan jasa serta sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
“[Waktu] saya dulu masuk, di dalam E-katalog baru ada 50 ribu barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali,” ujarnya.
Baca Juga:
Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta
Selain itu, lanjut Presiden, terdapat juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Logistik Nasional (Sislognas), dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara).
“Simbara untuk batu bara, dan kemudian nanti akan masuk ke nikel, ke bauksit, ke tembaga. Saya kira ini akan juga kita bisa mengontrol berapa banyak sebetulnya sumber daya alam kita yang sudah dieksploitasi kemudian diekspor dan lain-lainnya,” kata Presiden.
Selain itu, imbuh Presiden, pemerintah juga menyiapkan kebijakan satu peta atau one map policy yang saat ini sudah mencapai 60-70 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.
