WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo
(Jokowi) telah merestui Kementerian BUMN kembali
membentuk holding. Kali ini giliran BUMN sektor pariwisata yang akan digabungkan dalam satu wadah.
Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan, rencana
pembentukan holding BUMN pariwisata
itu sudah dibahas dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Jokowi pun sudah
memberikan restu.
Baca Juga:
Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik 76,2 Persen
"Kami
sendiri melakukan pembentukan holding
yang sudah dirataskan bersama Bapak Presiden, serta para menteri juga hadir, dan alhamdulillah sudah disetujui. Tentu pembentukan holding ini tidak lain untuk perbaikan
iklim industri aviasi dan pariwisata. Sehingga bisa memberikan dampak optimal
untuk ekonomi Indonesia," ucapnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional
Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Priorita, Jumat
(27/11/2020).
Erick
menambahkan, pembentukan holding BUMN
adalah upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah BUMN yang begitu banyak. Saat
ini, dari 142 BUMN sudah berkurang menjadi 41 BUMN.
"Kemudian, dari 27 klaster BUMN, sekarang tinggal 12 klaster. Semua klaster itu
berdasarkan value chain, jadi tidak
hanya berdasarkan bisnisnya saja," tambahnya.
Baca Juga:
Berantas Judi Online Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Lintas Lembaga
Dalam holding BUMN pariwisata
ada 7 BUMN yang menjadi
anggota, yakni Angkasa Pura (AP) I, AP II, Garuda Indonesia,
ITDC, TWC, Hotel Indonesia Natour, dan Sarinah.
AP 1 dan
AP II bertugas menggarap manajemen bandara di masing-masing wilayah. Garuda
Indonesia dan anak usahanya mengurusi pelayanan penerbangan.
Lalu, ITDC bertanggung jawab mengembangkan destinasi wisata, seperti Mandalika, Labuan Bajo, dan lainnya, termasuk sebagai content creator untuk pariwisata.