WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif.
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sini lah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai betul ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Baca Juga:
Menkeu dan Wamenkeu Hadiri Peringatan Nuzulul Quran 1446 H di Masjid Al Amin
Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Ia menilai karena masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan.
“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” tutur Kepala Negara.
Selanjutnya, Presiden pun menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah. Presiden memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.
Baca Juga:
Diskon Listrik 50 Persen Serap Rp13,6 Triliun, Inflasi Lebih Terkendali
“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tegasnya.
Untuk itu, Kepala Negara menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah.
Menurutnya, masalah tersebut memerlukan pendampingan dan pengawalan, serta sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif.
