WahanaNews.co | Pemerintah mengebut pembangunan kantor kementerian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun untuk pembangunan kantor yang diprioritaskan yakni kantor Menko Luhut Cs yakni kantor Kemenko.
Sementara untuk kementerian lain bakal digabung dulu di satu gedung pada 2024. Menurut Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra, konsep kantor gabungan atau sharing office ini untuk mengejar waktu agar seluruh kementerian sudah beroperasi di IKN Nusantara sebelum 17 Agustus 2024.
Baca Juga:
Bersama Timpora Kantor Imigrasi, Pemerintah Kota Bekasi Siap Awasi Pergerakan Warga Asing
Saat itu ditargetkan upacara HUT Kemerdekaan RI sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan di IKN Nusantara.
"Yang diprioritaskan dibangun lebih awal adalah gedung-gedung kementerian koordinator. Jadi kementerian yang gedungnya belum selesai dibangun, sementara akan berkantor di gedung kemenkonya masing-masing. Ada clusterisasi dulu," jelas Indra di Balikpapan, dikutip Minggu (25/12/2022).
Indra menggambarkan, pada 2024, setiap kementerian memiliki kantor satu lantai di gedung kemenkonya. Bahkan bisa jadi ada kementerian yang sementara berkantor di Istana Kepresidenan atau Istana Wakil Presiden.
Baca Juga:
Menko Marves Sebut Prabowo Umumkan Susunan Kabinet 21 Oktober
Hingga 2024, gedung-gedung yang akan lebih dulu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN antara lain kompleks Istana Kepresidenan seluas 100 Hektare, Istana Wapres, gedung Kementerian Sekretariat Negara, gedung empat kementerian koordinator, gedung Kementerian PUPR, bangunan peribadatan, gedung Bank Indonesia dan Beranda Nusantara atau marketing gallery.
Meski begitu, saat ini kaveling atau lahan untuk gedung semua kementerian dan lembaga telah ditentukan titik-titiknya untuk dibangun pada tahapan berikutnya.
"Bangunan di KIPP IKN Nusantara maksimal empat lantai karena tidak boleh lebih tinggi dari posisi Burung Garuda di Istana Presiden," sebut Indra.
Anggaran total untuk pembangunan gedung-gedung di KIPP IKN Nusantara termasuk jaringan infrastruktur lain pendukungnya terutama jalan mencapai Rp43 triliun.
Berdasarkan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, gedung Istana Negara, lapangan upacara dan gedung Kantor Presiden dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sementara itu, gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. [ast]
