WahanaNews.co | Imbas kenaikan harga BBM solar, pertalite dan pertamax, pemerintah menambah alokasi bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk meredam dampak inflasi.
"Bansos ini harus betul dipastikan agar peyalurannya benar-benar tepat sasaran pada masyarakat termasuk buruh yang memang membutuhkan," ujar Arnod Sihite, Wakil Ketua umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Minggu (4/9/2022).
Baca Juga:
Kemendes PDTT Salurkan BLT-DD Rp15,23 Miliar ke 190 Desa di Kubar
"Bahwa saat ini ada Bansos dari pemerintah itu harus dikawal betul sehingga penyalurannya tepat sasaran. Kami bisa bantu mengawal itu," sambung Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia itu.
Selain itu pihaknya juga mendorong agar pemerintah bersama pelaku usaha menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis pertamax, sollar dan pertalite dengan menaikan upah buruh di seluruh Indonesia. Hal ini dianggap masuk akal apalagi ekonomi masih tumbuh lebih dari 5 persen.
“Bahwa ini keputusan sudah diambil tentu sangat memberatkan masyarakat termasuk buruh, cuma kita yakini juga pemerintah sudah mempertimbangkan dengan sangat matang untuk kepentingan negara yang lebih besar. Maka itu kami meminta agar kebijakan ini perlu diikuti dengan naiknya upah buruh di seluruh Indonesia,” ungkap Ketua Tenaga kerja dan informal Pimpinan Pusat Kosgoro 1957 itu.
Baca Juga:
Kades di Brebes Dijebloskan ke Penjara Gegara Korupsi Dana Desa Buat Judi Online
Menurut Arnod, standar upah buruh di Indonesia perlu ada penyesuaian pasca kenaikan harga BBM. Solusi itu kata dia juga mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat.
“Kami dalam posisi tidak menghendaki adanya aksi buruh turun ke jalan karena sebenarnya itu tidak cukup memberikan solusi. Isunya bukan soal tolak atau dukung. Paling ideal saat ini adalah penyesuaian upah buruh. Itu yang kami dorong,” tukasnya.
Di samping itu menurut Arnod Sihite ketua umum pimpinan pusat serikat pekerja percetakan penerbitan dan media informasi KSPSI ini, dalam kondisi saat ini masyarakat perlu mengedepankan persatuan nasional untuk sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan nasional.
