WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat pemulihan administrasi kependudukan bagi warga yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra.
Hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memproduksi puluhan ribu dokumen kependudukan secara gratis sebagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat bencana.
Baca Juga:
Mendagri Dorong Pemda Perbaiki Tata Kelola Keuangan Demi Kejar Realisasi APBD 2025
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa proses perbaikan dan penggantian dokumen kependudukan telah berjalan sejak beberapa waktu lalu dan menunjukkan hasil signifikan.
"Untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan, dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen dan ini semua tidak bayar," kata Mendagri Tito Karnavian melalui keterangan resmi, Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, sejak 15 Desember 2025 pemerintah telah mengerahkan sembilan tim khusus untuk memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah terdampak bencana.
Baca Juga:
Bappenas Usul Pemisahan DKPP dari Kemendagri demi Perkuat Penegakan Etik Pemilu
Tim tersebut disebar di 52 kabupaten dan kota di Sumatra guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan mereka.
Fokus utama pelayanan ini adalah penggantian berbagai dokumen penting milik warga yang hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan akibat bencana alam.
Hingga saat ini, menurut Mendagri, jumlah dokumen yang berhasil diterbitkan kembali telah melampaui 60 ribu dokumen tanpa pungutan biaya apa pun.
Dokumen yang diproduksi meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, serta berbagai dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.
Tito menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir membantu warga hingga seluruh kebutuhan administrasi dapat terpenuhi.
"Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," ujar Tito Karnavian.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Mendagri, sebagian besar unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di daerah terdampak bencana tetap dapat beroperasi, meskipun beberapa di antaranya sempat mengalami gangguan dan kini sedang dalam tahap pemulihan.
Dari total 52 daerah terdampak, hanya tiga unit dukcapil yang sempat tidak berjalan secara optimal, yakni di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Langsa.
Sementara itu, unit dukcapil di daerah lainnya, termasuk di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, dilaporkan tetap beroperasi dengan baik. Kendala teknis yang muncul di sejumlah daerah pun telah ditangani secara bertahap.
"Di Sumatra Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatra Barat alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak," ujar Tito Karnavian.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
