“Saya berharap agar sinergitas antara Kementerian KP dengan Kemenkeu dan Kejaksaan RI yang telah terjalin dengan baik dapat terus berjalan dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan nasional,” ucapnya.
Percepat penyelesaian barang rampasan negara
Baca Juga:
Gubernur Kalteng Ajak Pengurus Pemuda Katolik Berkarya dan Bangun Masyarakat Makmur
Pada kesempatan yang sama, Kepala PPA Kejagung RI Syaifudin Tagamal mengatakan, penyerahan kapal rampasan tersebut merupakan bentuk kontribusi positif pihaknya dalam rangka mempercepat penyelesaian barang rampasan negara.
“Selain itu, acara ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pengelolaan aset tindak pidana melalui penetapan status penggunaan (PSP) terhadap aset yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian atau lembaga (KL), khususnya Kementerian KP,” jelasnya.
Di samping itu, lanjut Syaifudin, penyerahan kapal rampasan merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana secara konkret.
Baca Juga:
Pemprov Kaltara Dorong Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Daerah
Kesungguhan tersebut, salah satunya juga tercermin dari upaya percepatan proses penyelesaian terhadap barang rampasan negara yang juga turut mendapat perhatian dan menjadi prioritas pemerintah.
“Pada hakikatnya asset recovery atau perbaikan aset tidak hanya sekadar melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, dan perampasan aset,” ucap Syaifudin.
Perbaikan aset, lanjut dia, juga berkenaan dengan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
