WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan harus berorientasi pada hasil (outcome-based), bukan sekadar berfokus pada pemenuhan target administratif.
Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan seluruh kebijakan dan inisiatif yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perbaikan birokrasi serta kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
PKN Tingkat I 2025 Resmi Dibuka, Fokus pada Sinergi dan Akuntabilitas Birokrasi
Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor dan antarunit kerja.
Sinergi yang solid di antara lembaga pemerintah menjadi faktor penting agar hasil pembangunan birokrasi semakin kuat, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan publik secara langsung.
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam FGD Penguatan Satu Data, Progres Kinerja Strategis Tahun 2025, dan Rencana Strategis Tahun 2026, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
Baca Juga:
Kementerian PKP Sediakan 4.000 Rumah Subsidi untuk ASN Empat Lembaga Negara
“Kegiatan yang kita lakukan menjadi wadah untuk berpikir bersama, menyatukan pandangan, serta memastikan program dan kegiatan kita ke depan semakin berkualitas dan berorientasi hasil. Tidak ada satu pun perubahan besar yang bisa dicapai tanpa kerja bersama,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Satu Data, Progres Kinerja Strategis Tahun 2025, dan Rencana Strategis Tahun 2026, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
Menteri Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB memegang mandat besar dalam mendorong transformasi birokrasi di Indonesia.
Untuk itu, terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus arah kebijakan ke depan. Pertama, transformasi tata kelola, agar birokrasi semakin efektif, transparan, dan berintegritas.
Kedua, transformasi manajemen ASN, guna membangun aparatur yang kompeten, adaptif, dan profesional. Ketiga, transformasi pelayanan publik yang menekankan kemudahan, kecepatan, dan kebermanfaatan layanan bagi masyarakat.
Dan keempat, transformasi digital pemerintahan, yang mengedepankan interoperabilitas data serta efisiensi lintas instansi.
Dalam forum tersebut, Rini juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program tahun 2026, tidak hanya dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan dunia usaha, akademisi, serta komunitas masyarakat.
Ia menilai, inovasi dalam metode pelaksanaan kegiatan perlu terus dikembangkan agar lebih partisipatif.
Selain model lama seperti konsinyering, kegiatan dapat dikemas melalui policy lab, co-creation workshop, atau mentoring session yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Menteri Rini mengingatkan pentingnya penyusunan pentahapan kinerja yang merata, realistis, dan terukur di setiap unit kerja.
Langkah ini menjadi dasar agar seluruh program yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Setiap unit diminta memastikan distribusi pelaksanaan kegiatan dilakukan sejak awal tahun secara proporsional.
“Ini menjadi ruang untuk menyatukan arah, menguatkan komitmen, dan menegaskan kembali bahwa transformasi birokrasi hanya bisa berhasil jika kita bekerja dengan visi yang sama dan semangat yang satu. Pertemuan ini sebagai momentum memperkokoh integrasi kerja, memperkuat sinergi lintas unit, dan memastikan setiap kebijakan serta program benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya menegaskan.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mendukung program-program prioritas Presiden yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Terdapat lima program prioritas nasional yang menjadi perhatian utama, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Perumahan Rakyat (PR).
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mendukung program-program prioritas Presiden.
“Keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya bergantung pada hasil yang terlihat publik, tetapi juga pada reformasi struktural yang sering kali tidak tampak. Untuk itu, diperlukan penataan tata kelola, penyederhanaan proses bisnis, sinkronisasi kebijakan, penguatan SDM ASN, dan penganggaran yang tepat sasaran,” ucapnya.
Wamen Purwadi menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci agar birokrasi Indonesia tidak hanya tanggap terhadap tantangan masa kini, tetapi juga siap beradaptasi menghadapi perubahan di masa depan.
Ia mendorong seluruh jajaran untuk memperkuat semangat kerja sama lintas unit, membangun fondasi pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif.
Namun demikian, Purwadi juga mengingatkan pentingnya refleksi dan evaluasi terhadap setiap program yang dilaksanakan.
Menurutnya, setiap kebijakan harus dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat sebagai ukuran keberhasilan reformasi birokrasi.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana menambahkan bahwa kegiatan FGD tersebut bertujuan memperkuat konsolidasi internal dalam penyusunan arah strategis Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, forum ini menjadi sarana evaluasi terhadap capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2025, sekaligus wadah untuk mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
