WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat program pelatihan kewirausahaan.
Langkah ini merupakan bagian dari sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Baca Juga:
Mendag Tanamkan Cinta Produk Dalam Negeri ke Mahasiswa Melalui GASPOL Goes to Campus di UMY
Keduanya meluncurkan program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi atau LAKSMI, yang digagas oleh Kementerian UMKM. Fokus awal program ini tertuju pada pelaku usaha perempuan di wilayah DKI Jakarta dan Maluku Utara.
“Perempuan merupakan tiang negara, oleh karenanya pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci kesejahteraan bagi keluarga dan mendukung pembangunan bangsa. Kami mendukung Program LAKSMI, karena bukan hanya melatih perempuan untuk mandiri secara ekonomi, namun juga mengurangi kekerasan,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam pernyataan resminya, Rabu (25/6/2025).
Program LAKSMI diluncurkan sebagai kelanjutan dari nota kesepahaman yang telah diteken pada April lalu.
Baca Juga:
Lepas Mahasiswa KKN UGM, Mendag Busan: Mahasiswa Bisa Jadi Enabler UMKM di Daerah
Arifah menegaskan bahwa LAKSMI bukan sekadar pelatihan teknis, tapi juga mencakup pemberian modal usaha dan pendampingan bisnis secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin berhenti di penandatanganan nota kesepahaman, kita akan kuatkan kolaborasinya dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di akar rumput, khususnya terkait kesejahteraan perempuan dan anak,” tegas Arifah.
Sementara itu, Menteri UMKM Rahman Abdurrahman mengungkapkan masih banyak kendala yang dihadapi pengusaha perempuan, mulai dari sulitnya akses ke lembaga keuangan, kurangnya pembinaan manajerial, hingga minimnya pendampingan.
Menurut data World Bank dan World Economic Forum 2023, sebanyak 740 juta perempuan di dunia belum memiliki akses ke rekening bank.
Selain itu, 73 persen pelaku UMKM perempuan belum mendapat akses mentor bisnis, yang menyebabkan lemahnya daya saing usaha mereka.
“Program LAKSMI ini diharapkan bisa menjadi salah satu penguatan kapasitas pengusaha mikro perempuan yang berkelanjutan dan inklusif. Artinya, tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menekankan aspek pemerataan gender,” ujar Rahman.
Pemerintah juga menggandeng pihak swasta untuk memperluas jangkauan program. Salah satunya adalah Eramet Indonesia. CEO-nya, Jerome Baudelet, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.
“Para peserta terpilih akan menerima dana hibah serta berkesempatan mengikuti demoday, yakni sebuah forum presentasi bisnis di hadapan para pemangku kepentingan. Serta menerima pembiayaan mikro dan akses pemasaran,” jelas Jerome.
Program LAKSMI ditargetkan menjaring 1.200 pelaku usaha mikro perempuan, terdiri dari 800 orang dari Jakarta dan 400 orang dari Ternate.
Setelah proses kurasi, masing-masing 50 pengusaha terbaik dari dua wilayah itu akan dipilih untuk menerima pendampingan intensif dan bantuan modal.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
