WAHANANEWS.CO, Jakarta - Isu dapur makan bergizi gratis (MBG) fiktif akhirnya dijawab langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menegaskan bahwa fenomena tersebut hanyalah akibat kebijakan rollback, bukan rekayasa fiktif.
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025), Dadan memaparkan bahwa per 31 Agustus 2025, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat dalam proses persiapan mencapai 18.955.
Baca Juga:
Sepulang dari AS, Prabowo Siap Kumpulkan Mitra Dapur MBG untuk Arahan Khusus
"Begitu kita tutup ya portal Mitra, kemudian kita sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback," kata Dadan.
Ia menjelaskan rollback merupakan pengembalian status mitra dari tahap persiapan ke tahap pengajuan karena tidak menunjukkan aktivitas pembangunan selama lebih dari 50 hari.
"Jadi mereka harusnya sudah mulai bisa bangun, tetapi karena tidak serius dan tidak ada aktivitas lebih dari 50 hari, kita identifikasi ada 6.018 yang kemudian dari proses persiapan balik ke proses pengajuan," jelasnya.
Baca Juga:
Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Tembus Rp13,2 Triliun, BGN Ungkap Proyeksi 2026
Dadan menambahkan, dari jumlah tersebut terdapat 2.123 SPPG yang mampu membuktikan keseriusannya sehingga statusnya kembali naik ke tahap persiapan.
"Kami buka layanan pengaduan untuk para mitra yang serius, dan kami catat ada 2.123 SPPG yang mampu menunjukkan bukti dan progres pembangunan, sehingga naik kembali ke proses persiapan," ucapnya.
Menurutnya, hal itu membuktikan tidak semua titik mangkrak, melainkan sebagian bisa dipulihkan setelah diverifikasi.
Target pembangunan SPPG secara keseluruhan mencapai 25.421 dapur dengan mekanisme pendaftaran melalui portal Mitra.
"Nanti akan ada 6.000 SPPG terpencil yang untuk daerah-daerah di luar aglomerasi dengan mekanisme berbeda, karena yang ini harus daftar lewat portal Mitra, sementara SPPG terpencil nanti daftarnya melalui Satgas yang ada di Pemda," papar Dadan.
Sebelumnya, isu 5.000 dapur MBG fiktif dilontarkan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat kerja dengan BGN pada Senin (15/9/2025).
Nurhadi mengungkap adanya dugaan ribuan titik dapur yang tidak beroperasi di lapangan karena ulah oknum yang memanfaatkan sistem pendaftaran di BGN.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi dalam rapat yang disiarkan melalui kanal Komisi IX DPR RI pada Jumat (19/9/2025).
Ia menekankan bahwa temuan tersebut tidak boleh dipandang remeh karena menyangkut anggaran jumbo bernilai triliunan rupiah dan berkaitan dengan hak anak-anak Indonesia atas gizi layak.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," ujarnya.
Nurhadi menilai lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan sejak awal menjadi pintu masuk masalah ini.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
