WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pergantian kepemimpinan di Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) resmi terjadi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) memilih Yenny Wahid sebagai Ketua Umum baru dengan dukungan lebih dari dua pertiga anggota aktif organisasi, membuka babak baru bagi federasi perempuan terbesar dan tertua di Indonesia yang tengah memasuki abad keduanya.
KLB KOWANI yang digelar di Gedung The Tribrata, Jakarta, Rabu (3/6/2026), menghasilkan keputusan penting dengan terpilihnya Yenny Wahid secara sah melalui mekanisme pemungutan suara yang memenuhi kuorum konstitusional sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Baca Juga:
Dukung Kepemimpinan Baru BGN, BPKN Minta Transparansi hingga Cegah Monopoli di Program MBG
Terpilihnya Yenny Wahid dinilai menjadi titik awal pemulihan tata kelola organisasi sekaligus momentum mengembalikan relevansi KOWANI dalam memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia di tingkat nasional maupun global.
"Ini bukan kemenangan satu orang. Ini kemenangan seluruh perempuan Indonesia yang tidak mau melihat rumah besar mereka runtuh," ujar Yenny Wahid usai terpilih.
Baca Juga:
BP BUMN dan Danantara Pangkas Entitas PLN Group, Target Tinggal 23 Perusahaan pada 2028
Menurutnya, kepemimpinan baru yang diembannya bukan sekadar menjalankan roda organisasi, melainkan memastikan KOWANI mampu menjawab tantangan perempuan Indonesia pada era modern dan tetap relevan memasuki abad kedua keberadaannya.
"KOWANI adalah amanah, dan di abad kedua ini, amanah itu akan kami emban dengan lebih kuat, lebih luas, dan lebih inklusi," lanjutnya.
Dalam masa kepemimpinannya, Yenny Wahid menyiapkan lima agenda strategis yang akan menjadi fondasi kerja organisasi ke depan.
Agenda pertama adalah rekonsiliasi dan penguatan organisasi melalui peningkatan tata kelola, transparansi, serta penguatan semangat kebersamaan di antara seluruh anggota.
"Tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan. Tidak boleh ada yang merasa tidak didengar," tegas Yenny.
Misi kedua berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perluasan akses pelatihan, pengembangan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, akses pembiayaan, serta penguatan jaringan usaha bagi perempuan di berbagai daerah.
Program ketiga diarahkan pada perlindungan perempuan dan anak dengan memperkuat advokasi kebijakan, langkah pencegahan yang lebih luas, serta sistem pendampingan yang berpihak kepada korban kekerasan.
Selain itu, KOWANI juga akan memperkuat pengembangan kepemimpinan perempuan generasi baru melalui berbagai program strategis untuk mencetak pemimpin perempuan yang kompeten, tangguh, dan inklusif.
Misi kelima adalah memperkuat kembali posisi Indonesia dalam gerakan perempuan dunia dengan merevitalisasi peran KOWANI sebagai organisasi yang memiliki status konsultatif di ECOSOC Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melalui agenda tersebut, KOWANI menargetkan kembali menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus wadah yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan perempuan Indonesia.
KLB sendiri digelar sebagai respons terhadap krisis manajerial dan berbagai penyimpangan yang dinilai telah keluar dari koridor AD/ART organisasi.
Sebelum pelaksanaan KLB, Kementerian Hukum RI telah memberikan klarifikasi bahwa 19 anggota Dewan Pimpinan yang menginisiasi kongres luar biasa tetap diakui secara legal-formal sehingga memberikan dasar konstitusional bagi seluruh proses yang berlangsung.
Proses pemilihan berlangsung secara terbuka dan partisipatif dengan seluruh organisasi anggota aktif memiliki hak suara penuh.
KLB KOWANI juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dari berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan, termasuk Ketua Umum DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Siti Jamaliah Lubis, yang turut menyaksikan jalannya proses demokratis dalam pemilihan Ketua Umum KOWANI.
Menurut Siti Jamaliah, terpilihnya Yenny Wahid melalui mekanisme yang sesuai konstitusi organisasi menjadi momentum penting bagi penguatan gerakan perempuan Indonesia di masa mendatang.
"Terpilihnya Ibu Yenny Wahid melalui proses yang demokratis dan sesuai mekanisme organisasi menunjukkan kedewasaan KOWANI sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Saya berharap kepemimpinan baru ini mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional, serta membawa KOWANI semakin berpengaruh di tingkat internasional," ujar Siti Jamaliah yang akrab dipanggil Kak Mia ini.
Ia menilai KOWANI memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini semakin dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.
"KOWANI memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar bagi bangsa. Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki Yenny Wahid, saya optimistis organisasi ini akan semakin maju, inklusif, dan mampu melahirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi perempuan Indonesia di berbagai daerah," katanya.
Dukungan lebih dari dua pertiga anggota aktif yang diperoleh Yenny Wahid melampaui ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 13 ayat 6 dan Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 16 ayat 8, sehingga hasil KLB dinyatakan sah dan mengikat.
Sementara itu, Yenny Wahid dikenal luas melalui kiprahnya selama lebih dari dua dekade dalam gerakan pemberdayaan perempuan melalui Wahid Foundation.
Program Desa Damai yang digagasnya telah menjangkau lebih dari 176.000 perempuan di 31 desa di Pulau Jawa dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai model implementasi resolusi PBB mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.
Pada 2025, Yenny Wahid juga menerima Gusi Peace Prize atas kontribusinya dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan Indonesia selama dua dekade.
Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Yenny Wahid menetapkan tiga prioritas utama yang akan segera dijalankan.
Prioritas pertama adalah memperbaiki tata kelola organisasi agar seluruh proses pengambilan keputusan kembali berjalan sesuai prinsip kolektif kolegial dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan utama.
Prioritas kedua adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas generasi dengan membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda perempuan Indonesia untuk terlibat aktif dalam gerakan organisasi.
Sementara prioritas ketiga adalah mengembalikan posisi perempuan Indonesia di panggung internasional, termasuk memastikan kehadiran KOWANI kembali di forum Commission on the Status of Women (CSW) PBB pada tahun mendatang.
Sebelum KLB berlangsung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tercatat telah memfasilitasi lima kali pertemuan mediasi yang juga didorong organisasi pendiri KOWANI, yakni Perempuan Taman Siswa, Wanita Katolik RI, dan PP Aisyiyah.
Namun ketidakhadiran ketua umum sebelumnya dalam seluruh proses mediasi menyebabkan jalur dialog tidak menemukan titik temu sehingga KLB menjadi satu-satunya mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh.
Dengan terpilihnya ketua umum baru, KOWANI kini bersiap mengembalikan fokus perjuangannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam advokasi kebijakan publik sekaligus penggerak kemajuan perempuan Indonesia menuju peringatan satu abad organisasi.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
