WAHANANEWS.CO, Jakarta - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat pertahanan informasi publik di tengah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Menurut Komisi I, konsep ketahanan nasional di era digital tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan fisik dan militer, tetapi juga mencakup perlindungan ruang informasi masyarakat dari berbagai narasi destruktif yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Baca Juga:
Pembongkaran TPS Diakui “Setengah Dipaksakan”, Wali Kota Jambi Tuai Sorotan
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Imron Amin usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026).
Dalam kesempatan itu, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai bentuk pembingkaian negatif atau framing yang ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Imron, TNI selama ini merupakan salah satu institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
Baca Juga:
TB Hasanuddin Minta Kajian Mendalam Hibah Kapal Induk Italia, Ingatkan Risiko Biaya Tersembunyi
Karena itu, ia menilai seluruh elemen yang terkait dengan sektor pertahanan perlu memperkuat sinergi dan kerja sama dalam menjaga kehormatan serta kredibilitas lembaga tersebut dari berbagai serangan informasi yang menyesatkan.
"Karena sangat miris kalau sampai TNI selalu diberitakan hoaks, saya kurang sepakat. Jadi, saya meminta pada Pak Menhan, dan Pak Panglima, mari kita bersinergi, kerja sama untuk selalu menjaga marwah dan martabat TNI," jelas Imron.
Lebih lanjut, Imron menjelaskan bahwa meningkatnya penyebaran disinformasi di ruang publik sering kali tidak terlepas dari kepentingan ekonomi maupun politik tertentu.
Menurutnya, kondisi tersebut kerap muncul ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat kemandirian nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan.
Ia mencontohkan, langkah pemerintah dalam menindak praktik ekspor ilegal atau upaya mengelola sumber daya nasional secara mandiri sering kali diikuti dengan munculnya berbagai isu yang dapat memicu keresahan masyarakat.
Isu-isu tersebut, kata dia, kerap dikemas dalam bentuk informasi yang belum tentu benar, mulai dari rumor aksi demonstrasi besar-besaran hingga berbagai narasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan publik.
Menurut Imron, penyebaran hoaks semacam itu dapat mengganggu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus menghambat berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya.
"Dan sekarang ketika pemerintah ini ingin berdiri sendiri, ingin mengelola sendiri, banyak oknum-oknum yang tidak menginginkan itu terjadi. Nah itu, berita-berita itu yang selalu digoreng agar masyarakat ini terbawa arus agar negara kita chaos," ungkap Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI tersebut.
Sebagai langkah konkret untuk menghadapi tantangan tersebut, Komisi I DPR RI telah mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar semakin aktif dalam menjaga keseimbangan arus informasi di ruang publik.
Salah satu upaya yang dinilai penting adalah memperkuat penyebaran informasi yang akurat, faktual, dan mudah diakses masyarakat.
Imron menilai berbagai capaian positif pemerintah masih belum mendapatkan ruang pemberitaan yang memadai dibandingkan dengan maraknya informasi yang belum terverifikasi.
Karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan strategi komunikasi publik sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
"Pencapaian pemerintah sangat sedikit pemberitaan, tapi berita-berita hoaks yang belum tentu kebenarannya itu selalu bermunculan. Maka dari itu masih kita perlu apa menyampaikan informasi-informasi yang seharusnya masyarakat terima, tidak hanya hoaks aja," pungkasnya.
Komisi I DPR berharap penguatan literasi digital, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat pertahanan, media, dan masyarakat dapat menjadi langkah efektif dalam menangkal penyebaran hoaks sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah derasnya arus informasi digital.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
