“Tetapi kami cukup prihatin karena ternyata pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan belum ada alokasi anggaran untuk konservasi terumbu karang, penyu, dan kegiatan konservasi lainnya. Ini akan menjadi perhatian kami agar ke depan anggaran tersebut benar-benar hadir untuk membantu para pegiat konservasi,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, peningkatan anggaran yang telah disetujui DPR RI untuk KKP seharusnya tidak hanya difokuskan pada program kampung nelayan, budidaya perikanan, maupun pengembangan sektor garam.
Baca Juga:
Alex Indra Lukman Dukung Gagasan Patungan Beli Hutan Lindungi Lingkungan
Pelestarian ekosistem pesisir juga perlu memperoleh perhatian yang proporsional karena menjadi fondasi keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPR RI turut mengapresiasi pengelolaan konservasi terumbu karang berbasis koperasi yang dijalankan Koperasi Unit Yasa Segara.
Model tersebut dinilai berhasil memadukan rehabilitasi ekosistem laut dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wisata bahari, sehingga layak direplikasi di berbagai daerah.
Baca Juga:
Viral Foto Main Domino dengan Tersangka, Menhut Raja Juli Antoni Minta Maaf ke Publik
Panggah menambahkan, Indonesia memiliki garis pantai sekitar 80 ribu kilometer, terbesar kedua di dunia, yang merupakan aset strategis bagi pembangunan nasional.
Oleh sebab itu, ia menilai konservasi tidak boleh diposisikan sebagai program pelengkap, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Potensi pantai kita luar biasa. Namun jika pantainya rusak, maka tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu konservasi harus menjadi perhatian bersama dan menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan kelautan nasional,” pungkasnya.
