WAHANANEWS.CO, Jakarta - Isu perombakan kabinet yang sempat bergulir kencang akhirnya dijawab langsung Istana, dan jawabannya justru menampar spekulasi yang telanjur liar.
Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah menegaskan tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat, sekaligus meluruskan persepsi publik yang keliru membaca dinamika jabatan di lingkaran keuangan negara.
Baca Juga:
Reshuffle Kabinet Prabowo Disorot Media China
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026), dengan penekanan bahwa perubahan yang terjadi sama sekali tidak bisa dimaknai sebagai perombakan kabinet.
"Enggak ada (reshuffle)," kata Prasetyo, menanggapi isu yang berkembang luas.
Menurutnya, yang terjadi hanyalah perpindahan jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, sebuah proses yang telah melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
Baca Juga:
Menteri Pertahanan Sjafrie Ditunjuk Jadi Menkopolkam Ad Interim, Ini Arahan Prabowo
"Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar," tegas Prasetyo.
Ia menekankan, perpindahan tersebut murni merupakan penugasan baru dan tidak berkaitan dengan evaluasi kabinet secara menyeluruh.
"Artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain," lanjutnya.
Prasetyo menjelaskan bahwa satu-satunya perubahan personalia saat ini hanya menyangkut Thomas Djiwandono, yang resmi meninggalkan kursi Wakil Menteri Keuangan setelah terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Meski demikian, posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas belum akan segera diisi oleh pemerintah.
"Belum (ada kandidat pengganti)," ujar Prasetyo.
Ia menyebut proses pengangkatan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI masih berjalan, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan lanjutan terkait pengisian jabatan tersebut.
"Kan belum selesai proses, proses Deputi apa, Gubernur BI-nya kan belum selesai, tunggu dulu," tegasnya.
Prasetyo pun meminta publik tidak menarik kesimpulan berlebihan dari dinamika ini, terlebih mengaitkannya dengan isu perombakan kabinet besar-besaran.
Pasalnya, meski kabar pergeseran menteri sempat menguat, Istana memastikan komposisi kabinet saat ini masih solid.
Sejumlah nama yang sebelumnya disebut-sebut masuk daftar reshuffle antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Di tengah bantahan Istana, isu lain ikut mencuat terkait bursa calon Menteri Luar Negeri yang menyeret nama Budisatrio Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto sekaligus adik Thomas Djiwandono.
Sinyal tersebut pertama kali disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Utut Ardianto saat membuka rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Nasional di DPR RI, Senin (26/1/2026).
"Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You cannot beat the band with uniform," kata Utut di hadapan peserta rapat.
Menanggapi spekulasi itu, Budisatrio menegaskan dirinya saat ini masih menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
"Nggak tahu, makanya tanyakan kepada Pak Utut, tugas kita tetap sekarang di Komisi I," tegas Budisatrio kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).
Di sisi lain, pengamat politik Arifki Chaniago menilai terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI berpotensi menjadi pintu masuk bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet.
"Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis," kata Arifki, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan berada di sektor strategis, sehingga mudah berkembang menjadi sinyal bahwa presiden sedang membaca ulang efektivitas kabinet.
"Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain," lanjut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia tersebut.
Menurut Arifki, kekosongan ini bisa menimbulkan efek domino, bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk melakukan penyelarasan di kementerian lain.
"Kekosongan ini bisa menjadi efek domino," ujarnya.
Ia menegaskan, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, apakah akan mengambil langkah minimal atau memanfaatkan momentum untuk penataan yang lebih luas.
"Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos," pungkas Arifki.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
