WahanaNews.co | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menyinggung anggaran besar penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menuai banyak kritikan. Diketahui, KPU mengusulkan Rp 86 triliun untuk Pemilu nasional, dan Rp 26 triliun untuk Pilkada.
Dia mengatakan, kebutuhan anggaran yang besar ini bagian komitmen KPU untuk mengembangkan sarana dan prasarana KPU di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Masih banyak kantor KPU di daerah yang pinjam atau ngontrak di ruko.
Baca Juga:
Pjs. Bupati Labuhanbatu Utara Saksikan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati
"Kondisi kantor kami yang masih pinjam, masih dipinjamkan pemda dan juga masih ngontrak di beberapa ruko daerah-daerah tertentu," katanya saat peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (14/2).
Menurut Ilham, KPU butuh sarana dan prasarana lebih baik untuk menyukseskan Pemilu 2024.
"Ini upaya kami meningkatkan sarana dan prasarana tadi dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024," ujarnya.
Baca Juga:
Evaluasi Kinerja KPU Toba: Pemuda Kecewa, Demokrasi dalam Pertaruhan
Selain untuk kantor KPU, dia mengungkapkan, anggaran yang tinggi karena ingin menambah honor petugas KPPS.
"Salah satu hal lain adalah kami menginginkan honor petugas badan ad hoc bisa dinaikkan," jelasnya.
Ilham tidak juga masalah anggaran yang dinilai terlalu besar itu untuk dirasionalisasikan kembali.
Kata dia, Sekjen KPU telah berkoordinasi dengan Banggar DPR RI. Diharapkan apa yang KPU periode ini upayakan dapat direalisasikan.
"Semoga apa yang kita upayakan bersama bisa diputuskan karena tentu nanti anggota KPU periode berikutnya membutuhkan kepastian menyukseskan penyelenggaraan pemilu pilkada 2024 mendatang," tutup Ilham. [qnt]
