WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus memperdalam pengawasan terhadap pengelolaan subsidi dan kompensasi listrik nasional.
Fokus utama mencakup ketepatan sasaran penyaluran subsidi, percepatan pengembangan energi bersih, serta evaluasi dampak operasional pembangkit listrik terhadap masyarakat sekitar.
Baca Juga:
PLN Perkuat Ekosistem Digital Indonesia Lewat Dukungan Kelistrikan untuk Pusat Data CGK1
Isu-isu tersebut menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan antara BAKN DPR RI dan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama subholding di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026).
Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek subsidi listrik, tetapi juga mendorong percepatan implementasi energi ramah lingkungan di Bali.
Menurutnya, sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional, Bali memiliki kebutuhan besar terhadap pasokan energi yang bersih, berkelanjutan, dan andal.
Baca Juga:
Akses Listrik Makin Merata, PLN Catat Pertumbuhan Pelanggan di Seluruh Segmen pada 2025
“Ya, kita ke sini tujuan utamanya adalah tentu tata kelola subsidi secara garis besarnya, di mana subsidi ini mestinya tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat di Bali khususnya. Dan kemudian juga kami mendapatkan temuan-temuan di daerah ini untuk segera melakukan green energy,” ujar Demar, sapaan akrabnya kepada Parlementaria usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa Bali masih memiliki peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan.
Sumber daya seperti bendungan serta pemanfaatan tenaga surya dinilai dapat dioptimalkan guna mendukung kebutuhan energi bersih yang terus meningkat, terutama seiring dengan tuntutan sektor pariwisata global terhadap standar keberlanjutan lingkungan.
