WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh.
Menurutnya, keberadaan Panja diperlukan agar pelaksanaan program nasional tersebut dapat berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Baca Juga:
Yahya Zaini Minta Pemerintah Pantau Kesehatan Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin Secara Berkelanjutan
Usulan itu disampaikan Lucy setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai masukan dari masyarakat sipil terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.
Lucy menilai, Panja dapat menjadi wadah untuk menghimpun fakta-fakta objektif mengenai pelaksanaan program di lapangan.
Baca Juga:
Edy Wuryanto Desak Pemerintah Optimalkan Satgas PHK Cegah Gelombang Pemutusan Kerja
Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi guna memperbaiki sistem tata kelola, mekanisme pengawasan, hingga pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan Koalisi MBG Watch sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal salah satu program prioritas pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
"Program MBG ini memang program yang sangat mulia. Semua pasti mendukung programnya. Namun dalam perjalanannya memang banyak terjadi pelanggaran di sistem, tata kelola, lalu sasaran penerima manfaatnya juga tidak tepat," ujarnya.
Selain persoalan tata kelola, Lucy menyoroti pentingnya pemerintah memiliki ukuran yang jelas terhadap efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara berkala agar dapat diketahui sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ia juga menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, mulai dari aspek keamanan pangan hingga kesiapan strategi jangka panjang dalam mendukung visi pembangunan nasional.
"Banyak juga persoalan terkait pangan yang belum menjamin keamanannya. Lalu kemudian efektivitas penurunan stunting setelah menerima Makan Bergizi Gratis ini juga belum jelas. Belum ada mitigasi risiko menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Lucy berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan Koalisi MBG Watch dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, Komisi IX DPR RI juga akan membawa berbagai catatan tersebut dalam rapat bersama BGN agar berbagai persoalan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti melalui perbaikan tata kelola, sistem pengawasan, serta manajemen pelaksanaan program.
Karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya pembentukan Panitia Kerja Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, Panja akan berfungsi sebagai forum untuk mengkaji berbagai persoalan secara komprehensif, menyusun rekomendasi berbasis fakta, serta merumuskan arah pengembangan program agar semakin efektif dan tepat sasaran.
"Saya mengusulkan untuk membentuk Panja Tata Kelola agar diperoleh fakta yang akurat dan jernih tanpa kepentingan tertentu. Panja ini diharapkan dapat membantu Bapak Presiden melakukan refleksi dan menyusun roadmap Program Makan Bergizi Gratis, pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
