WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera mengoptimalkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi meningkatnya gelombang PHK di berbagai sektor industri.
Menurutnya, tekanan ekonomi yang sedang dihadapi dunia usaha membutuhkan respons pemerintah yang cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi agar tidak berdampak pada semakin banyaknya pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Baca Juga:
DPR Kaget, Komisi IX Mengaku Tak Pernah Dapat Laporan Pengadaan BGN yang Kini Jadi Kasus Korupsi
Pernyataan tersebut disampaikan Edy usai mengikuti Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia.
Agenda rapat tersebut membahas Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Edy menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal tahun depan.
Baca Juga:
Setelah Bos BGN Dicopot, Dasco Ungkap Banyak Evaluasi yang Disampaikan ke Istana
Ia menilai kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan berpotensi memberikan tekanan terhadap dunia usaha dan memicu meningkatnya angka PHK apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.
“Gelombang PHK yang terjadi secara menyeluruh harus segera direspons dengan upaya-upaya yang terintegrasi. Kondisi ekonomi kita sedang menghadapi berbagai tekanan sehingga pemerintah harus hadir lebih awal,” ujarnya dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (30/6/2026).
Edy menjelaskan, tekanan terhadap dunia usaha saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan.
