WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketegangan politik nasional kembali memanas di tengah gelombang kritik terhadap legitimasi kekuasaan. Di tengah seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digemakan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, pernyataan keras datang dari tokoh senior pemerintahan.
Luhut Binsar Pandjaitan, tokoh berpengaruh yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, melontarkan pernyataan tegas yang memicu polemik baru di ruang publik.
Baca Juga:
Usulan Copot Gibran Mencuat, Pengamat: Tak Ada Alasan Kuat!
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, angkat bicara dengan nada keras terhadap pihak-pihak yang mendesak pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia bahkan menyarankan agar mereka yang tidak sejalan dengan konstitusi negara untuk tidak tinggal di Indonesia.
“Kalau kamu tidak mau taat pada konstitusi, jangan tinggal di Indonesia,” tegas Luhut dalam pernyataannya di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Baca Juga:
Wakil Presiden Gibran Tinjau Workshop AI di Sekolah Bunda Mulia Kalideres
Luhut menekankan pentingnya seluruh elemen bangsa untuk tunduk pada konstitusi, sebagai fondasi kehidupan bernegara.
Ia memperingatkan bahwa ketidaktaatan terhadap hukum dasar negara berpotensi menimbulkan perpecahan yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan asing.
“Jangan sampai negara ini diadu domba oleh kepentingan luar. Jangan biarkan bangsa kita dipecah belah dengan kondisi dunia yang sedang tak menentu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut dilontarkan sebagai respons atas desakan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang secara terbuka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia untuk mencopot Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Luhut mengingatkan, siapa pun pihaknya, tidak seharusnya ikut memperkeruh situasi yang sudah memanas.
“Ingat, Presiden sudah menjelaskan semuanya dengan sangat gamblang. Jangan kamu juga ikut-ikutan menjadi bagian dari upaya memecah belah bangsa. Dengar itu baik-baik,” imbuhnya dengan nada peringatan.
Forum Purnawirawan TNI-Polri sebelumnya melayangkan tuntutan resmi kepada MPR RI agar memproses pemakzulan Gibran.
Selain itu, mereka juga mendesak agar Presiden melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Tak hanya itu, forum tersebut juga menyerukan tindakan tegas terhadap aparat negara yang dinilai masih menunjukkan loyalitas kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Isu ini menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai bentuk perlawanan politik terhadap dinasti kekuasaan yang sedang terbentuk.
Yang membuat desakan ini semakin signifikan adalah profil dari para tokoh yang terlibat.
Forum tersebut diisi oleh 103 purnawirawan jenderal TNI AD, 73 laksamana dari TNI AL, 65 marsekal dari TNI AU, serta 91 kolonel dari berbagai matra.
Mereka adalah sosok-sosok yang pernah memegang kekuasaan penting di masa lalu, dan kini menyuarakan ketidakpuasan terhadap arah politik nasional.
Beberapa nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada 1988–1993, ikut membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut. Keterlibatan tokoh-tokoh ini menambah bobot politik dari tuntutan yang mereka ajukan.
