WAHANANEWS.CO – Ternyata, Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak main-main dengan Pernyataan Sikap Purnawirawan Prajurit TNI pada Februari 2025 yang lalu, yang berisi 8 poin tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo merespons normatif melalui Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, antara lain ada hal yang tidak menjadi domain presiden, tetapi ada di legislatif dalam prinsip trias politika.
Baca Juga:
Purnawirawan Desak Pemakzulan Gibran, Ternyata Eks Relawan Anies-Muhaimin
Respons presiden melalui Wiranto itu, bagi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ibarat “amunisi” untuk bergerak lebih lanjut yang diarahkan ke sasaran “tembak” parlemen yaitu DPR RI dan MPR RI.
Forum itu memerlukan waktu beberapa bulan untuk konsolidasi dan merapatkan barisan yang terlihat masih sigap, walaupun sudah dimakan usia. Semboyan “Prajurit tak Pernah Mati”, mungkin sangat tepat dialamatkan kepada para purnawirawan ini.
Gelombang purnawirawan yang berpangkat Jenderal dan Kolonel yang bergabung semakin banyak. Forum yang diminati semula 103 jenderal; 73 laksamana; 65 marsekal; 91 kolonel, saat ini menurut info “ordal” seorang Laksamana Pertama TNI (Purn) yang saya kenal baik, jumlahnya terus bertambah.
Baca Juga:
Tanam Pohon di IKN, Gibran Tegaskan Komitmen pada Alam dan Budaya
Fokus mereka mengerucut pada poin 8 untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Bunyi poin 8 adalah “Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman.
Kedelapan butir pernyataan itu sangat serius dan menyangkut sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Catatan kami, sejak Republik Indonesia ini berdiri, belum pernah terjadi peristiwa hukum dan sekaligus politik yang melibatkan mantan Wakil Presiden/Panglima TNI, mantan Wakil Panglima TNI, dan mantan kepala staf tiga angkatan, yakni dara, laut, dan udara yang menuntut dimakzulkannya wakil presiden.
Membidik Parlemen
