WAHANANEWS.CO, Danau Toba - Status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) terancam dicabut, memicu keprihatinan dari berbagai pihak. MARTABAT Prabowo-Gibran mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah di sekitar Danau Toba, serta para tokoh Batak untuk segera bertindak guna memastikan kawasan tersebut tetap menjadi bagian dari jaringan Geopark Global UNESCO.
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pencabutan status Geopark Kaldera Toba akan menjadi kemunduran besar bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal.
Baca Juga:
Dianggap Unsur Pemersatu Etnis, Budaya Sarapan di Malaysia Masuk Daftar Warisan UNESCO
“Kami meminta pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah konkret dalam memenuhi kriteria yang dipersyaratkan UNESCO. Ini bukan sekadar status, tetapi juga menyangkut citra nasional dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,” ujar Tohom, Sabtu (25/1/2025).
Seperti diketahui, Geopark Kaldera Toba mendapatkan peringatan kartu kuning dari UNESCO pada September 2023 karena belum memenuhi sejumlah kriteria.
Status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) terancam dicabut, memicu keprihatinan dari berbagai pihak. [WahanaNews.co/Istimewa].
Baca Juga:
Reog Ponorogo Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO
Beberapa kelemahan yang disoroti antara lain kurangnya gerbang, monumen, dan panel interpretasi di berbagai titik kawasan Kaldera Toba, serta minimnya konservasi situs geologi yang seharusnya menjadi daya tarik wisata berbasis geopark.
Menurut Tohom Purba, pencabutan status ini harus dicegah dengan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Gubernur Sumatera Utara, bupati, dan wali kota di kawasan Danau Toba harus menunjukkan komitmennya dalam mempertahankan status Geopark Kaldera Toba. Begitu juga para tokoh adat dan budaya Batak, mereka harus bersatu dalam memperjuangkan warisan ini,” tegasnya.
Selain itu, Tohom Purba menyoroti peran Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geoparks yang dinilai belum optimal dalam mempromosikan dan mensosialisasikan keberadaan Kaldera Toba sebagai taman bumi global.
“Seharusnya badan ini tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun infrastruktur yang mendukung pariwisata geopark, dan menjalin kerja sama dengan dunia internasional,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark bukan sekadar kebanggaan, tetapi memiliki dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat sekitar.
“Keberadaan Geopark ini bukan hanya soal nama, tetapi juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan, peluang usaha, serta peningkatan jumlah wisatawan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika status ini hilang, potensi kerugian ekonomi bisa sangat besar,” ungkapnya.
MARTABAT Prabowo-Gibran berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan mendesak pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan kebijakan yang dapat memastikan status UNESCO Global Geopark tetap melekat pada Kaldera Toba.
“Kami akan terus mengingatkan dan mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menyikapi peringatan UNESCO ini. Jangan sampai kita kehilangan status ini hanya karena kurangnya perhatian dan komitmen dari para pemangku kebijakan,” pungkas Tohom.
Dengan waktu yang semakin sempit, desakan dari berbagai pihak ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera bertindak sebelum Kaldera Toba benar-benar kehilangan statusnya sebagai bagian dari jaringan Geopark Global UNESCO.
[Redaktur: Sandy]
