WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas dukungan penuh mereka terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Rumah Subsidi.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian menjadi fondasi penting dalam mempercepat akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga:
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Bogor Diproyeksikan Jadi Daerah Percontohan Perumahan Rakyat
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Maruarar dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa dukungan kuat dari pemerintah pusat mempercepat terwujudnya berbagai inisiatif pembiayaan rumah yang lebih inklusif dan mudah dijangkau.
“Terima kasih dukungannya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa atas dukungannya untuk KUR Perumahan dan Rumah Subsidi,” ujar Menteri Ara.
Baca Juga:
Blak-blakan, Menkeu Purbaya Ungkap Jurus Rahasia Dongkrak Ekonomi Tanpa Andalkan Investor Asing
Pemerintah sendiri terus memperluas cakupan pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat, termasuk sektor perumahan yang kini menjadi salah satu prioritas utama.
Sepanjang tahun 2025, Kredit Program Perumahan (KPP) ditetapkan sebagai instrumen kunci dalam mempercepat penyediaan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui program KPP, pemerintah menargetkan penyaluran plafon sebesar Rp17,25 triliun yang menyasar 27.961 debitur di seluruh Indonesia.
Skema ini dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu KPP Penyediaan Rumah dan KPP Permintaan Rumah, yang masing-masing memiliki sasaran dan karakteristik debitur berbeda.
Untuk KPP Penyediaan Rumah, pemerintah membidik penyaluran Rp13,06 triliun bagi 7.742 debitur, yang terdiri dari pengembang perumahan rakyat serta pelaku usaha konstruksi skala kecil.
Sementara itu, KPP Permintaan Rumah mengalokasikan Rp4,19 triliun untuk 20.219 debitur, yakni masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan pembiayaan agar dapat memiliki rumah layak dengan cicilan yang terjangkau.
Hingga periode terkini tahun 2025, realisasi penyaluran KPP telah mencapai Rp492,13 miliar atau 2,85 persen dari total plafon yang ditargetkan, dengan jumlah penerima 245 debitur.
Dari total tersebut, Rp453,18 miliar tersalurkan melalui skema penyediaan rumah untuk 127 debitur, sedangkan sisanya Rp38,94 miliar merupakan penyaluran untuk 118 debitur dari sisi permintaan rumah.
“Capaian ini merupakan capaian dalam waktu satu bulan sejak KUR Perumahan diluncurkan pada 21 Oktober 2025,” kata Menteri Ara.
Menurutnya, pencapaian awal tersebut menegaskan arah positif implementasi KUR Perumahan yang diharapkan mampu mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Pemerintah bersama lembaga perbankan penyalur juga terus memperluas sosialisasi, menyederhanakan proses administrasi, serta meningkatkan kemudahan akses agar program ini semakin efektif menjangkau masyarakat.
Kredit Program Perumahan menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi, serta memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Dengan penguatan kebijakan dan implementasi yang konsisten, pemerintah berharap program ini memberi manfaat yang lebih luas di masa mendatang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
