WahanaNews.co, Jakarta - Paramadina Institute of Ethic and Civilization (PIEC) bekerjasama dengan Yayasan Persada Hati mengadakan Kajian Etika dan Peradaban Edisi Ke – 24, dengan mengangkat tema "Memperkuat Masyarakat Sipil untuk Menumbuhkan Kualitas Demokrasi". Diskusi berlangsung Rabu (6/12/2023) secara luring, di Ruang Kasuari – Grand Ballroom, Ambhara Hotel dimoderatori oleh Dr. Sunaryo.
Pipip A. Rifai Hasan, (Ketua PIEC) menyampaikan bahwa penguatan masyarakat sipil, merupakan bagian dari upaya memelihara demokrasi, isu ini diangkat untuk menjaga sejarah intelektual.
Baca Juga:
Survei Indikator Ungkap 85,3 Persen Warga Yakin Presiden Prabowo Pimpin RI Lebih Baik
"Masyarakat sipil mempunyai peran besar dalam demokrasi, yakni untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan. Persoalan yang terjadi saat ini adalah pelemahan suara-suara masyarakat sipil, dan dengan demikian mengancam demokrasi" kata Pipip.
Usman Hamid, M. Phil (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia) memberikan pandangan bahwa oligarki pada mulanya memang mengkhawatirkan proses demokratisasi karena mendorong antara yang diuntungkan dan yang tertindas.
"Maka dari itu, sistem ekonomi Indonesia merupakan kepanjangan dari sistem ekonomi global yang kapitalistik. Sistem kepartaian yang tidak ideologis sehingga beraliansi kolusif, yang berkuasa dan tidak berkuasa saling berkaitan sehingga dikenal dengan kartel politik" Ujarnya..
Baca Juga:
Anggota DPD RI Komeng, Sebut Prabowo Betul-betul Ingin Menyatukan Semua Pihak
Banyak negara memberikan subsidi untuk partai politik sehingga banyak partai politik mencari pendanaan sendiri dan berakhir dengan terlibatnya para tokoh dalam korupsi.
"Gejala-gejala kemunduran demokrasi itu, ada pada sisi kebebasan politik yang mengalami regresi, masalah ekonomi, dan masalah sosial" tambahnya.
"Dalam konteks demokrasi sosial, memperlihatkan demokrasi indonesia mengalami kecacatan. Problem kemunduran demokrasi itu disebabkan oleh undang-undang yang represif, konflik di papua, dan lain sebagainya" papar Usman.
