WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pernyataan yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan pemerintah memicu respons keras dari pejabat negara, dengan penegasan bahwa demokrasi harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengingatkan seluruh pihak agar tidak keluar dari prinsip demokrasi konstitusional dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang.
Baca Juga:
Anak Bupati Malang Jadi Kadis, Sah Secara Aturan Tapi Disorot Soal Etika
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri merespons beredarnya potongan video Saiful Mujani yang dinarasikan mengajak menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional, jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional sebab itu nanti berbahaya," kata Fahri Hamzah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan tidak hanya berada di tangan presiden sebagai eksekutif.
Baca Juga:
Kritik Boleh, Delegitimasi Jangan: Anthony Leong Tegaskan Batas Demokrasi
Fahri menyebut terdapat cabang kekuasaan lain yang juga memiliki tanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan.
Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Menurutnya, kondisi dunia saat ini menuntut kekompakan seluruh elemen bangsa agar tidak mudah terpecah oleh dinamika politik.
