WahanaNews.co | Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, program
di sektor pertanian akan terus dijalankan untuk menguatkan ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan di tengah pandemi
Covid-19.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya
di acara Webinar yang diselenggarakan oleh CNBC
Indonesia dan Himpunan Alumni IPB dengan tajuk Food and Agriculture Summit 2021, Stand Together Facing Food Crisis
pada Selasa (3/8/2021).
Baca Juga:
Prabowo Tinjau Langsung Panen Padi di Merauke
Acara webinar Food and Agriculture Summit 2021 ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Anggota Badan Anggaran/DPR RI
Netty Prasetiyani, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas
Arifin Rudiyanto, Rektor IPB Arif Satria, Dewan Pakar Himpunan Alumni IPB Bustanul
Arifin, dan Ketua Umum DPP Himpunan Alumni IPB R Fathan Kamil.
Di tengah Pandemi Covid-19,
kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan ketahanan pangan perlu diantisipasi
dengan cermat.
Pemerintah pun telah menyiapkan
berbagai program untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut berupa pembangunan
Food Estate, Kemitraan Hortikultura
Berorientasi Ekspor, dan Program Peremajaan Sawit Rakyat.
Baca Juga:
Dinas Pertanian Kubu Raya Rencanakan Penanaman Padi 69.462 Ton Tahun 2024
"Berbagai pembatasan selama pandemi dan
peringatan dini FAO tentang krisis pangan, telah meningkatkan awareness kita akan pentingnya ketahanan
pangan pada jangka panjang," kata Airlangga.
Dalam rangka penguatan sistem pangan
nasional, Presiden telah memprakarsai proyek jangka panjang food estate di Kalimantan Tengah dan
Sumatera Utara.
Pengembangan food estate dilaksanakan berbasis korporasi agar petani yang
berkelompok, baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan, akan
lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain
yang disediakan pemerintah bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.
Menurut Airlangga, model korporasi
bagi petani maupun nelayan akan menjadikan proses bisnis semakin modern dari
hulu ke hilir secara utuh.
Dari hulu, seperti
pencanangan One Village One Product
atau One Pesantren One Product.
Dalam tahap pengolahannya, seperti pendampingan penerapan teknologi, sertifikasi.
Hingga hilirnya, seperti pembangunan sistem logistik terpadu serta cold storage, akan membuat petani
mendapatkan hasil yang optimal, baik on farm maupun off farm.
Sedangkan, lanjut Menko, Program Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor telah terbukti
meningkatkan pendapatan petani.
Dalam model tersebut, terdapat peran perusahaan mitra yang menjadi offtaker sekaligus menyediakan bibit unggul, pendampingan, hingga
pengepakan yang menarik.
Airlangga mengatakan, pemerintah pun memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan ekspor, sehingga daya saing ekspor produk hortikultura menjadi meningkat
berkali lipat.
Terlebih lagi, sambungnya, Indonesia memiliki banyak komoditas exotic fruit yang tidak dimiliki negara lain, dan sekarang demand ekspornya sedang mengalami
peningkatan.
Sementara dalam Program Peremajaan
Sawit Rakyat, Airlangga menyebut bahwa pemerintah
berupaya meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit maupun
menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara
optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan.
Target PSR 2021 seluas 180.000 ha
berpotensi dapat menyerap tenaga kerja petani swadaya 2,6 juta orang dan
pekerja non-pekebun 4,3 juta orang.
"Dari sisi kemudahan pembiayaan,
Pemerintah telah memberikan kemudahan pembiayaan dalam skema KUR Klaster,"
pungkas Menko Airlangga. [dhn]
