Anas menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema pemindahan ASN sebaik mungkin.
Sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personel akan dipindahkan ke IKN Nusantara pada tahap pertama atau pada 2024.
Baca Juga:
Pemkab Kudus Perpanjang Program Pembebasan Denda PBB hingga Akhir Desember 2024
Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, progres pembangunan IKN telah mencapai 29,27 persen.
Adapun dalam proses terbentuknya IKN tersebut, terdapat empat tahap proses yang disebut dengan 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
"Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan, termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita," tutur Thomas.
Baca Juga:
Dukcapil Bone Bolango Buka Pelayanan Dokumen di Auditorium Bone Pesisir, Desa Tihu
Sementara itu, terkait Terkait percepatan MPP di IKN menurutnya masuk pada proses penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespons semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik.
"Saya sangat setuju (percepatan MPP) untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan kalau bisa melebihi yang hari ini," kata dia.[eta]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
