WahanaNews.co, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) baru saja meluncurkan Katalog Elektronik V6.
Sebagai salah satu fokus RB Tematik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa belanja produk dalam negeri melalui e-katalog menjadi salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB).
Baca Juga:
Gebyar Pelayanan Prima 2024, Sumedang Kembali Bawa Pulang Penghargaan Bergengsi
“Terkait dengan belanja produk dalam negeri, sekarang kita jadikan item penilaian RB, maka sekarang sistem yang ada di LKPP langsung in line dengan sistem di Kemenpan-RB, jadi kita bisa lihat belanjanya. Begitu juga produk katalog lokal dan seterusnya, sehingga kalau mau nilai RB-nya naik harus tunjukkan transaksinya,” ujar Anas.
Hal itu disampaikan Anas dalam Launching Katalog Elektronik V6, di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
LKPP sebagai agent of change memiliki peran dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Baca Juga:
Menpan RB Ungkap Penyebab Jadwal PNS Pindah ke IKN Mundur Hingga Januari 2025
Apresiasi juga disampaikan kepada LKPP dan jajaran atas dilakukannnya peluncuran Katalog Elektronik V6.
Menurut Mantan Kepala LKPP tersebut, government procurement mendorong pelayanan pemerintah semakin cepat dan berdampak kepada masyarakat.
“Government procurement versi 6 ini sebetulnya adalah bagian dari contoh bagaimana kita mendorong pelayanan lebih berkualitas karena lebih transparan, lebih cepat, dan tentu lebih profesional,” ungkapnya.
LKPP, sebut dia, juga telah mengurai perbaikan tumpang tindih kebijakan terutama terkait pengadaan dan jasa. LKPP juga mengajarkan terkait perubahan paradigma orientasi input ke orientasi outcome.
“LKPP juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita dari input oriented kepada outcome oriented, kita tidak lagi bagaimana proses yang panjang tapi bagaimana dampaknya,” imbuhnya.
Berkaitan dengan RB Tematik, LKPP berperan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, LKPP bertanggung jawab untuk memperkuat platform pengadaan. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus RB Tematik, yaitu percepatan prioritas aktual presiden.
“Apa yang dikerjakan dengan LKPP ini in line dengan target Bapak Presiden. Ini bukan program Menpan-RB tapi ini program Bapak Presiden, yang kami simplifikasi supaya lebih berwujud dan terukur di lapangan,” tutur Anas.
Disampaikan, saat ini pemerintah tengah fokus pada percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan kesuksesan transformasi digital menjadi tolok ukur kesuksesan LKPP, karena digitalisasi telah menjadi salah satu instrumen utama LKPP.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
