WahanaNews.co | Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Hadi Tjahjanto melakukan percepatan sertipikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kemudian Menteri ATR juga diminta untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
Baca Juga:
Pontjo Sutowo Gugat Pemerintah Rp28 Triliun, Menteri ATR: Oh Begitu?
Karena itu dilakukan koordinasi antar lembaga seperti dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Hadi menjelaskan pertemuan ini sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan aset BUMN. Salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Lembaga ini akan menyusun strategi terkait skema penyelesaian sengketa dan konflik. Dia mengungkapkan Kementerian ATR/BPN dan diharapkan bisa dicarikan solusinya tanpa merugikan pihak manapun.
Baca Juga:
Menteri ATR/BPN Akan Terbitkan Sertifikat Tanah Ulayat Suku Baduy
"Dalam hal ini, saya melakukan pendalaman dengan konsolidasi antar kementerian/lembaga yaitu dengan BUMN dan KSP," kata dia dalam siaran pers, Sabtu (9/7/2022).
Dia menyebutkan harapannya kedua pertemuan tersebut akan membuahkan solusi bagi semua pihak, kesejahteraan masyarakat tercipta dan aset BUMN tetap terjaga.
Salah satu upaya dalam menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan kepada Menteri BUMN agar dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga asetnya di lapangan.
