Melalui Inpres itu, pemerintah akan menangani persoalan jalan di seluruh Indonesia karena banyaknya aduan yang masuk ke presiden.
“Diputuskan untuk ada Inpres walaupun sudah ada DAK, jadi ini merupakan percepatan, karena ini jalan daerah,” kata Basuki.
Baca Juga:
Menteri Basuki Harapkan Lulusan Karyasiswa Super Spesialis Kementerian PUPR Jadi Profesional Sejati
Basuki mengaku telah menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan menyelesaikan dokumen penganggaran pada Mei ini.
“Tahap pertama ada Rp 14,9 triliun, termasuk untuk yang Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara,” kata Basuki. “Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya,” ujarnya.
Sebelumnya, kerusakan jalan di sejumlah wilayah menjadi sorotan publik.
Baca Juga:
PUPR Siapkan Rp 90 Miliar Angggaran untuk Ganti Rugi Warga Terdampak Pembangunan IKN
Presiden Jokowi bahkan langsung turun ke lapangan meninjau langsung kondisi infrastruktur itu.
Salah satu wilayah yang disambangi Presiden adalah Sumatera Utara. Melalui akun Instagram-nya, Presiden menyampaikan bahwa dari 2.600 kilometer jalan nasional di sana, 260 kilometer dilaporkan rusak.
Sementara, dari 3.005 kilometer jalan provinsi, 340 kilometer di antaranya dilaporkan rusak.
