WahanaNews.co | Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta agar pemerintahan baru Afghanistan, yang kini dikendalikan Taliban, dapat memastikan perlindungan hak perempuan dan anak-anak di negara itu.
MUI meminta pemerintah Indonesia turut memastikan hak-hak perempuan dan anak-anak di Afganistan terjamin usai pemerintahan negara itu diambil alih Taliban sejak pertengahan Agustus lalu.
Baca Juga:
Taliban Persekusi Ratusan Perempuan Afghanistan
Majelis tersebut juga mengimbau para pemimpin politik di Afghanistan saat ini untuk mengedepankan musyawarah dan persaudaraan agar tercipta perdamaian yang abadi bagi masyarakat negara Asia Selatan tersebut.
Seruan itu termaktub dalam Tausyiah MUI Sikapi Situasi Afganistan Usai Dikuasainya Taliban yang ditandatangani oleh Ketum MUI Miftachul Akhyar dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan pada Rabu (8/9).
"MUI mengimbau para pemimpin politik, suku, dan semua pihak di Afghanistan mengedepankan musyawarah, perdamaian, persatuan, persaudaraan, dan tolong menolong agar tercipta tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan yang lebih berdaulat," kata Miftachul.
Baca Juga:
Taliban Larang Anak Perempuan Berusia 10 Tahun untuk Sekolah
"Sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi khususnya Pembukaan UUD 1945 dengan ikut serta mendorong pemenuhan hak-hak warga negara termasuk hak-hak perempuan dan anak (di Afghanistan)," paparnya Miftachul menambahkan.
Miftachul juga mendorong pemerintah turut andil menyelesaikan konflik di Afghanistan. Menurutnya, masalah yang terjadi di Afghanistan saat ini merupakan urusan dalam negeri negara tersebut.
"Mengimbau kepada semua pemimpin negara-negara di dunia dan masyarakat internasional untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses politik internal di Afghanistan," kata dia.
Ia menilai upaya-upaya tersebut dilakukan demi mewujudkan kehidupan di Afghanistan yang merdeka dan berdaulat.
Selain itu, Miftachul juga meminta pemerintah Indonesia terus memberikan bantuan kemanusiaan dan mencari solusi perdamaian di Afghanistan.
Salah satu caranya, kata dia, dengan terus menjalin kerjasama dengan negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan badan Internasional lain.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat dan umat Islam Indonesia mengedepankan sikap Wasathiyah, konstruktif, dan menghindari sikap-sikap yang dapat memicu pertentangan dalam menyikapi masalah Afghanistan.
Setelah tiga pekan mengklaim berkuasa penuh atas Afghanistan, Taliban mengumumkan jajaran anggota kabinet pemerintahan baru Afghanistan pada Selasa (7/9) malam.
Meski bersifat sementara, 33 anggota kabinet itu diisi oleh petinggi veteran Taliban yang pernah memerintah ketika kelompok itu berkuasa pada 1996-2001.
Jajaran kabinet baru Taliban itu pun seluruhnya laki-laki, tanpa ada wakil dari kaum perempuan. Hal itu, berbeda dari janji Taliban yang mengatakan akan membentuk pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif mewakili semua golongan dan kelompok di Afghanistan.
Terlepas dari janji tersebut, banyak negara masih meragukan kepemimpinan Taliban karena riwayat rezimnya terdahulu, terutama soal pengabaian hak atas perempuan dan anak-anak dan kekerasan. [rin]
