WahanaNews.co | Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo meminta seluruh anak bangsa untuk terus menjaga ikatan kebangsaan dan mencegah retaknya semangat persatuan.
Ia juga meminta sikap kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan untuk tidak memperkeruh kondisi dengan kegaduhan-kegaduhan yang tidak produktif.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Sampaikan Terima Kasih atas Dukungan Pemuda Pancasila di Pilkada DKI Jakarta
"Pemuda Pancasila harus mampu hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan kemanfaatan dan mampu menjaga masyarakat dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan. Disamping mampu menjaga ideologi Pancasila dari rongrongan tindakan intervensi ideologis transnasional," ujar Bamsoet saat memberikan sambutan secara virtual dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) XIII Pemuda Pancasila DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (16/7).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menegaskan, Pemuda Pancasila adalah organisasi kemasyarakatan yang terbuka dan peka terhadap setiap dinamika perkembangan jaman.
Karenanya, Pemuda Pancasila harus mampu menunjukan wajah Pancasila yang bersatu di atas keragaman.
Baca Juga:
Sekretaris Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila Apresiasi Peluncuran Aplikasi Kita Pancasila: Terobosan Baru
"Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan nilai-nilai demokrasi harus mampu menunjukan wajah Pancasila yang bersatu di atas keragaman. Serta harus mampu menunjukkan semangat membela Pancasila dan keutuhan NKRI, ketika ada pihak-pihak yang ingin meruntuhkannya," tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, pelaksanaan Muswil merupakan mekanisme internal organisasi yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam tubuh organisasi Pemuda Pancasila.
Muswil menjadi fasilitasi organisasi sebagai sarana dan wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi yang dimanifestasikan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
