“Suara yang dikumpulkan dalam Munas juga berasal dari kewilayahan yang sulit dijangkau seperti kepulauan dan pegunungan terpencil, masyarakat adat dan minoritas. Munas ini juga sebagai upaya bersama agar suara yang disampaikan perempuan tidak hilang dalam setiap forum perencanaan,” kata Titi eko.
Hasil Munas Perempuan tahap awal menghasilkan adanya 171 usulan langsung dan 753 usulan melalui formulir dari 9 isu/agenda munas yang telah disepakati.
Baca Juga:
Menteri PPPA Kawal Kasus Kekerasan Anak di Banyuwangi
Seluruh usulan tersebut disusun kembali sebagai masukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen yang sudah disusun sebagai hasil Munas Perempuan 2024 nantinya akan dikomunikasikan dan diserahkan pada acara puncak di Badung.
Sembilan (9) isu atau agenda Munas Perempuan antara lain Kemiskinan Perempuan (Perlindungan Sosial); Perempuan Pekerja (Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Rumah Tangga, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kerja Layak, Pekerja dengan Disabilitas); Penghapusan Perkawinan Anak; Ekonomi Perempuan Berperspektif Gender; Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan; Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perempuan); Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat); Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; serta Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Baca Juga:
Kemen PPPA Kawal Kasus Penyekapan Anak di Jakarta
Dalam Munas Perempuan di Badung, Bali rencananya akan dihadiri 1.500 perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
Selain serah terima usulan dari hasil Munas daring, Festival "Perempuan Bagi Bumi Pertiwi" yang berisi bazar dan pameran pembelajaran juga akan mengisi Munas Perempuan 2024.
Pada 19 April diawali dengan dialog dan berbagi pengalaman para perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal bertajuk ramah tamah bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga.
