Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, keputusan ini tentu saja menuai kritik, mengingat program mudik gratis sangat membantu masyarakat miskin untuk merayakan Lebaran di kampung halaman.
"Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menekan angka kecelakaan," ujar Djoko dikutip dari Kompas.com, Selasa (4/3/2025).
Baca Juga:
Tekan Emisi Karbon, PLN IP Helat Mudik Gratis
Untuk diketahui, penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2024, Kementerian BUMN menyediakan kuota mudik gratis untuk 80.125 pemudik.
Untuk menggantikan peran Kementerian Perhubungan, BUMN harus menyediakan kuota setidaknya dua kali lipat, yaitu sekitar 165.000 pemudik.
Namun, muncul keraguan apakah BUMN mampu menyediakan anggaran sebesar itu, mengingat mereka telah memiliki rencana kerja tahunan.
Baca Juga:
Bank Mandiri Tahun Ini Berangkatkan 8.500 Pemudik Gratis dengan 170 Bus
Selain itu, Perum Damri, PT KAI, dan PT Pelni juga menyatakan keberatan jika dibebankan program mudik gratis tanpa anggaran dari pemerintah. Djoko mengharapkan Menteri Perhubungan dapat memperjuangkan kembali anggaran untuk program mudik gratis kepada Menteri Keuangan dan Presiden.
Selain itu, perbaikan manajemen seperti pendaftaran melalui satu aplikasi dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap angkutan umum.
"Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat dan diskon tarif tol, biaya mudik tetap menjadi beban bagi masyarakat menengah ke bawah. Program mudik gratis yang selama ini dinikmati, kini terancam hilang," tutur Djoko.
