WahanaNews.co | Menteri Perhubungan
RI, Budi Karya Sumadi, menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan
transportasi yang ramah lingkungan di kota-kota besar.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan
dalam rangka mengurangi pencemaran atau polusi udara yang menjadi masalah di
kota-kota besar, termasuk Palembang, Sumatera Selatan.
Baca Juga:
Tinjau Modernisasi Stasiun Mangarai, Menhub: Seperti di Jepang!
Hal
tersebut disampaikan Menhub dalam acara dialog publik secara virtual bertema Wujudkan Kota Palembang, Kota Tertua di
Indonesia dengan
Kualitas Udara Baik melalui Implementasi
BBM Ramah Lingkungan, yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
pada Senin (12/10/2020).
"Saya
mengapresiasi YLKI yang mengadakan dialog ini karena isu pencemaran udara
merupakan isu global dunia dan sudah sangat mengkhawatirkan. Pelembang memiliki
sistem transportasi yang sudah baik, jika ditambah dengan ramah
lingkungan tentu akan menjadi lebih hebat," jelas Menhub.
Menhub
mengatakan, kemacetan yang terjadi di kota-kota besar merupakan penyumbang
utama pencemaran udara. Oleh karenanya ia sangat memperhatikan pembangunan
integrasi antarmoda transportasi publik di Palembang untuk mengurangi
kemacetan.
Baca Juga:
Ngaku Bisa Tarik Uang Gaib, Pria Ini Tipu Korban hingga Rp 1,2 Miliar
Menurutnya,
saat ini Kota Palembang telah memiliki Light
Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid
Transit (BRT). Keduanya
telah terintegrasi dengan cukup baik yang bisa dijadikan contoh untuk
dikembangkan juga di tempat lain.
Keprihatinan
pada masalah pencemaran udara ini diperkuat dengan hasil kajian International Energy Agency (IEA) yang
menyebutkan, buruknya kualitas udara akibat pencemaran menyebabkan kematian 6,5
juta jiwa per tahun yang mayoritas menimpa kota-kota di Asia dan Afrika.
Angka
ini diperkirakan bakal mengalami peningkatan drastis jika tidak ada langkah
nyata untuk menyediakan energi bersih. Sektor transportasi darat baik berupa
mobil pribadi, motor maupun kendaraan umum menyumbangkan 90% pencemaran udara
dan perubahan iklim sebagai akibat penggunaan BBM oktan rendah seperti premium
yang berdampak buruk secara signifikan bagi kesehatan.
Melihat
permasalahan tersebut, Kementerian Perhubungan meningkatkan langkah-langkah
yang bersifat pull policy,
seperti meningkatkan ketersediaan angkutan umum massal
berbasis rel, meningkatkan integrasi dan juga tahun ini telah meluncurkan
program Bus Buy The Service (BTS) di
5 kota besar, yaitu Solo, Palembang, Medan, Denpasar dan Yogyakarta,
dan menyediakan 45 unit bus untuk melayani 3 koridor.
BTS
adalah sistem membeli layanan untuk angkutan massal perkotaan kepada operator
dengan mekanisme lelang yang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing. Bus BTS memiliki 6
standar layanan yang mencakup keamanan, keterjangkauan, keselamatan,
kesetaraan, kenyamanan, dan keteraturan.
"Kita
harus memikirkan transportasi berkelanjutan agar memiliki co-benefit,
seperti Buy The Service, dan
menerapkan antarmoda yang bersih dan higienis. LRT dan BTS harus dimanfaatkan
secara baik di kota Palembang dan tentu di kota-kota lain. Ditambah lagi
Pertamina memberikan BBM yang ramah lingkungan maka lingkungan kota akan
menjadi lebih baik," tutur Menhub Budi.
Lebih
lanjut Menhub mengatakan, pihaknya telah memiliki sejumlah rencana strategis
untuk menerapkan diversifikasi energi di bidang transportasi, untuk mengurangi
ketergantungan impor migas, di antaranya melalui penggunaan bahan bakar nabati (BBN) seperti
biodiesel untuk moda transportasi darat, kendaraan BBG, dan bus listrik.
"Rencananya
penerapan bahan bakar nabati atau BBN akan diproyeksikan untuk angkutan berat
seperti truk dan angkutan umum seperti bus. Demikian pula dengan angkutan
berbasis rel dan listrik seperti MRT dan LRT yang tengah dikembangkan di
Jakarta dan Palembang. Saya harap dengan adanya dialog ini dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum seperti LRT di Palembang,
karena telah memiliki standar keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan
kesehatan," tandasnya. [dhn]
