WahanaNews.co, Jakarta - Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menilai bahwa ketidaksetujuan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah jelas terlihat.
"Mas Anies sekarang sudah jelas sikapnya, yakni tidak setuju dengan IKN. Tidak melanjutkan IKN maka berarti tidak melaksanakan UU Nomor 3 tahun 2023 tentang IKN," ungkap Viva Yoga pada wartawan, Senin (4/12/2023).
Baca Juga:
Terima Kunjungan Duta Besar Finlandia, Wamen Diana Bahas Potensi Kerja Sama Infrastruktur Berkelanjutan
Viva menyebut pemindahan ibu kota tak lantas menyebabkan Jakarta jadi kota mati. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa memindahkan ibu kota justru menyelamatkan Jakarta.
"Memindahkan ibu kota negara tidak berarti Jakarta akan menjadi kota mati dan sunyi. Justru hal itu untuk menyelamatkan Jakarta," tutur Viva Yoga.
"Membangun IKN bukan hanya dilihat dari perspektif ekonomi, pemerataan dan keadilan sosial. Banyak spektrum. Dari perspektif konservasi juga penting. Soal air, tanah, dan kesehatan masyarakat Jakarta," sambungnya.
Baca Juga:
Menteri Dody Tekankan Kolaborasi untuk Gapai Quick Wins Pembangunan Infrastruktur
Dia mengatakan kondisi tanah di Jakarta semakin memprihatinkan. Permukaan tanah di Jakarta, katanya, terus menurun.
"Air tanah di satu kilometer persegi terus disedot oleh sebagian besar 15 ribu orang sehingga permukaan tanah di DKI amblas 6-18 Cm persegi per tahun. Ada yang khawatir jika DKI akan diprediksi tenggelam kalau tak ada perubahan radikal. Dampak berikutnya adalah limbah warga DKI 7.500 ton perhari sebesar gunung," kata dia.
Menurutnya, Ibu Kota Negara (IKN) tidak bertujuan untuk memindahkan seluruh Kota Jakarta ke lokasi baru.
Dia menyatakan bahwa IKN dirancang untuk memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi dan bisnis.
Viva memberikan rincian mengenai beberapa negara di seluruh dunia yang telah berhasil menerapkan kebijakan serupa.
"Contoh beberapa negara yang telah menjalani kebijakan tersebut di antaranya adalah Australia (Sydney-Canberra), New Zealand (Auckland-Wellington), AS (Washington-New York). Mereka sudah terlebih dahulu membuat kebijakan memisahkan ibu kota pemerintahan dan pusat ekonomi dan bisnis," ujar Viva.
Viva mengatakan IKN dibangun sebagai bentuk pemerataan infrastruktur. Dia berharap program tersebut membuat kemakmuran di Indonesia bisa tercapai.
"Proyek strategis ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," tutur Viva.
"Semoga saja dengan kebijakan yang sinergis ini dapat mempercepat kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.
Melansir Detikcom, Anies sudah berulang kali mengkritik pembangunan IKN.
Sebut saja misalnya, ketika Anies menghadiri acara di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11/2023).
Anies ditanyakan oleh para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.
Anies menjelaskan bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru.
Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.
"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.
Anies kembali mengkritik soal IKN saat bicara dalam acara diskusi bertajuk 'Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies' di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12).
Mantan Wamenlu RI dan Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mulanya menanyakan soal keterlibatan pihak asing dalam pembangunan IKN.
"Bagaimana pandangan tentang ini? Should it be part of diplomacy, big agenda, atau ini dalam negeri, kita jaga sendiri dengan kemampuan kita?" tanya Dino.
"Mungkin tanya sama para Dubes (Duta Besar) juga di sini. Ada rencana pindahin kantor embassy-nya atau nggak ya?," ujar Anies disambut tawa para hadirin.
Anies lalu bicara soal pentingnya penguatan sarana pendidikan dan kesehatan. Dia mengatakan IKN hanya dirasakan manfaatnya oleh para aparatur negara.
"Karena, kalau kami lihat manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau di sini (IKN), dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara," tutur Anies.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
