“Jangan sampai rakyat menilai PDIP sedang melawan negara atau menolak mengikuti arahan kepala negara,” tegasnya.
Menurutnya, PDIP perlu menjelaskan posisi mereka dengan lebih terbuka agar publik tidak salah memahami maksud di balik instruksi tersebut.
Baca Juga:
Sempat OTW Magelang, 8 Kepala Daerah Asal Sumut Pilih Kembali Pulang
Hensat menuturkan pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyat, dengan status mereka sebagai kader partai.
“Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sekadar kader partai. PDIP harus menjelaskan ini agar tidak muncul polemik yang merugikan,” tutupnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
