Dengan demikian, Kabupaten Sikka akan memiliki 181 desa defenitif yang dengan konsekuensi anggaran yang diberikan kepada semua desa dengan total kurang lebihRp.181 Miliar per tahununtuk seluruh wilayah Kabupaten Sikka sesuai UU Desa No. 6 tahun 2014.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pemekaran desa ini tidak hanya mendekatkan pelayanan tetapi lebih dari itu mesti meningkatkan kaulitas pelayanan kepada rakyat ditandai dengan peningkatan taraf hidup rakyat terutama mereka yang miskin dan papah.
Baca Juga:
Jadi Pimpinan Sementara, Stef Sumandi: Kehadiran Anggota DPRD Saat Rapat dan Sidang Menjadi Suatu Keharusan
Terkait Reformasi Birokrasi, Fraksi PDIP meminta penjelasan pemerintah terkait upaya untuk menyiapkan data tenaga honorer daerah dan sejauh mana penganggaran untuk proses seleksi tenaga P3K di wilayah Kabupaten Sikka, ditengah langkah pemerintah pusat yang sedang melakukan penertiban data tenaga honorer di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Lebih lanjut hemat Fraksi, reformasi birokrasi dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Berangkat dari perspektif ini, fraksi PDI Perjuangan mendorong agar gaji dan tunjangan pegawai yang sebelumnya dirasionalisasi sebanyak 40% dari total penerimaan para pegawai perlu dikembalikan menjadi 100% sesuai dengan jumlah nilai yang menjadi hak para pegawai.
Baca Juga:
Pleno Berakhir, KPU Sikka Rampungkan Caleg DPRD Yang Lolos, 16 Wajah Baru Bakal Menduduki Lepo Kulababong
Sehubungan dengan itu, Fraksi PDIP juga menegaskan kepada pemerintah agar semua program proyek yang telah ditetapkan dalam Perda APBD TA 2022 agar segera dilaksanakan sesuai peruntukkannya.
Saat ini rakyat dihadapkan pada kondisi inflasi yang kian meningkat. Harapan sumber ekonomi rakyat dari belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, jika banyak kegiatan untuk kepentingan rakyat berjalan lamban maka sekiranya kemana lagi rakyat berharap.
Fraksi PDI Perjuangan menambahkan, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap kerja keras birokrat, agar kerja keras itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi rakyat juga turut meningkat.
