Vita menjelaskan bahwa indikator keberhasilan seorang pegawai BPJS Ketenagakerjaan seharusnya diukur dari kecepatan, ketepatan, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta.
Hal tersebut diwujudkan melalui optimalisasi penyelenggaraan lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga seluruh pekerja dapat memperoleh hak perlindungan sosial secara maksimal.
Baca Juga:
POLDA JAMBI GELAR PROGRAM POLANTAS KARIB DITLANTAS SAMBANGI SMP DAN SMA PGRI 2 KOTA JAMBI MELALUI PEMBINA UPACARA DAN SAFETY RIDING
Sebagai mitra kerja sekaligus lembaga pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI pada prinsipnya mendukung berbagai inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia selama program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, memiliki manfaat yang terukur, serta tetap menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.
Di akhir keterangannya, Vita mengingatkan agar simbol keberanian dalam sebuah pelatihan tidak menggeser tujuan utama pelayanan publik.
Ia menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dibangun melalui budaya kerja yang profesional, berintegritas, disiplin dalam menerapkan keselamatan kerja, serta konsisten menghadirkan pelayanan yang berkualitas.
Baca Juga:
Hasil Munas VIII FSP PPMI SPSI Rekomendasikan BPJSTK Tidak Berada di Bawah Danantara
"Momentum ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah institusi publik dibangun melalui budaya kerja yang profesional, berintegritas, mengutamakan keselamatan, dan konsisten menghadirkan pelayanan terbaik. Itulah fondasi sesungguhnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat," tutup Vita.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
