WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa program pembangunan rumah subsidi diproyeksikan mampu menyerap hingga 80 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor.
Program ini dinilai tidak hanya menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi nasional.
Baca Juga:
Gotong Royong Tanpa APBN, Kementerian PKP Tata Kawasan Kumuh Menteng
Melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekertariat.kabinet, Seskab menjelaskan bahwa keterlibatan puluhan ribu tenaga kerja tersebut akan berlangsung dalam proses pembangunan sebanyak 141.000 unit rumah subsidi yang tengah disiapkan pemerintah.
Program ini menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan perumahan nasional.
Teddy menyampaikan bahwa informasi tersebut berdasarkan laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Kementerian PKP Siapkan Groundbreaking 600 Hunian Tetap untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
Pertemuan itu berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis, 29 Januari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP memaparkan berbagai perkembangan terkini terkait pelaksanaan program rumah subsidi, termasuk kesiapan lahan, progres pembangunan, serta dampak sosial ekonomi yang dihasilkan.
“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor. Dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” kata Teddy dalam keterangannya di @sekertariat.kabinet, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa lokasi rumah subsidi dirancang berada di kawasan strategis agar memudahkan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Pemerintah memastikan hunian tersebut memiliki akses yang memadai terhadap berbagai fasilitas publik penunjang kehidupan sehari-hari.
“Lokasi hunian tersebut sangat dekat dengan perkotaan. Dan akses fasilitas umum baik sekolah, rumah sakit, perkantoran dan pabrik serta jalan besar,” ujarnya.
Selain membahas pembangunan rumah tapak subsidi, Teddy juga mengungkapkan bahwa Menteri PKP turut melaporkan progres program perumahan subsidi lainnya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kesiapan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di wilayah Cikarang, Jawa Barat.
“Telah dilaksanakannya land clearing lahan seluas 30 hektare untuk rumah susun bersubsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi,” imbuh Seskab.
Pemerintah berharap, melalui percepatan pembangunan perumahan subsidi ini, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]