Lahirnya dokumen
"Penyataan Kehendak" ini, sambung Zulkifli, merupakan komitmen publik
pertama PLN untuksustainable financing, dan diharapkan akan memperkuat program yang sedang
berlangsung.
Hal ini termasuk untuk meningkatkan kapasitas dan proses bisnis
di internal perusahaan guna memenuhi persyaratan internasional terkait
lingkungan dan perlindungan
sosial, yang selanjutnya akan berdampak baik bagi perusahaan secara jangka
panjang.
Baca Juga:
PLN dan Pemkot Operasikan SPKLU Khusus Angkot Berbasis Listrik di Kota Bogor
Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara, Ramesh Subramaniam, menjelaskan, pihaknya senang bisa terlibat dalam pembiayaan tersebut, yang dinilainya sebagai
langkah penting di tengah komitmen dan upaya PLN untuk menyediakan energi yang
bersih dan berkelanjutan.
"Kami menantikan kolaborasi berkelanjutan dalam
menghadirkan infrastruktur kelistrikan berkualitas tinggi dan berkelanjutan
serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ucap Ramesh.
Sebagai informasi, PLN terus menunjukkan keseriusannya dalam
menyediakan energi listrik berbasis ramah lingkungan.
Baca Juga:
PLN dan Kementerian ESDM Cek Kesiapan SPKLU di Banten untuk Kelancaran Layanan Arus Mudik
Pada 2019, terdapat tambahan 463 Megawatt (MW) pembangkit terbarukan, 60 persen lebih
besar dari target yang ditetapkan.
PLN juga telah memasang lebih dari 160 PLTS Komunal kepada
masyarakat di NTT dan Papua untuk memasok listrik di daerah terpencil.
Program yang mendukung kelistrikan daerah terpencil, terluar dan
tertinggal (3T) juga terus dilakukan, termasuk Program Listrik Desa (Lisa)
untuk elektrifikasi pedesaan, dan penyediaan sambungan listrik gratis ke lebih
dari 48.000 rumah tangga. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.