Selain itu, berbagai pemindahtanganan aset milik negara tersebut harus dilaporkan ke DPR. Baik yang nilainya sampai Rp 100 miliar atau di atas Rp100 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memaparkan rencana selanjutnya dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Baca Juga:
Menteri Keuangan Terima Kunjungan President of Global Development Gates Foundation
Pembangunannya baru akan dimulai setelah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, termasuk soal alokasi anggaran.
"Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa melakukan apa-apa. Kita persiapan saja," ujar Menteri Basuki saat dijumpai di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (22/1).
Secara proyeksi yang sudah disepakati, Menteri Basuki menyebut pembangunan ibu kota baru akan mengandalkan alokasi APBN hingga 2024. Khususnya untuk konstruksi gedung-gedung inti pemerintahan, termasuk istana negara.
Baca Juga:
Kanwil DJPb Sulteng: Kinerja APBN hingga Oktober 2024 Alami Pertumbuhan Positif
"Dari total sekitar 256 ribu ha, tapi yang fokusnya 2021-2024 adalah di KIPP, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Itu yang akan kita siapkan sampai tahun 2024, semua dengan APBN," terangnya.
"Itu anggarannya akan dicarikan dulu, atau disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Kalau soal financing saya pasti ikuti yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan," dia menambahkan.
Basuki juga belum mau berbicara soal rencana investasi yang akan ditanamkan di proyek ibu kota baru. Kementerian PUPR saat ini masih akan berfokus pada anggaran di APBN.
