WAHANANEWS.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah terus mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung di Provinsi Bali.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi akibat perubahan lingkungan dan aktivitas manusia di wilayah tersebut.
Baca Juga:
Arus Balik Melandai, Korlantas Akhiri Sistem One Way dari Kalikangkung hingga Cikampek
"Penanganan DAS Ayung perlu dilakukan secara terpadu dan berbasis data ilmiah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah," tegasnya dalam pertemuan lintas K/L sebagai upaya pengendalian banjir berbasis kajian ilmiah, yang diselenggarakan pada Senin (16/3/2026).
Pertemuan lintas kementerian dan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya antara Kemenko PMK dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait kondisi DAS Ayung yang semakin tertekan akibat alih fungsi lahan.
Perubahan fungsi lahan menjadi area pertanian, kawasan bisnis, serta industri pariwisata dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut.
Baca Juga:
Genjot Infrastruktur Pendidikan, Sekolah Rakyat Tahap II Ditargetkan Tampung 112 Ribu Siswa
Dampak dari kondisi ini telah dirasakan melalui terjadinya banjir bandang di wilayah DAS Ayung, termasuk di Kota Denpasar pada September 2025 yang menyebabkan korban jiwa serta kerusakan pada permukiman warga dan fasilitas usaha.
Dalam forum tersebut, Kemenko PMK juga menghadirkan hasil kajian hidrologi dari tim peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan pengelolaan DAS yang lebih efektif.
Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pemodelan berbasis metode Soil and Water Assessment Tool (SWAT) serta Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System (HEC-HMS).
Melalui pendekatan tersebut, para peneliti menganalisis hubungan antara tutupan lahan, jenis tanah, kemiringan lereng, serta intensitas curah hujan terhadap aliran permukaan dan debit sungai.
Hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah hulu DAS Ayung memiliki kemampuan infiltrasi yang tinggi sehingga berfungsi penting sebagai kawasan resapan air alami.
Sebaliknya, wilayah hilir yang didominasi oleh kawasan terbangun memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap hujan berintensitas besar dan berpotensi mengalami banjir apabila kapasitas saluran air tidak mencukupi.
Temuan ini menegaskan bahwa upaya rehabilitasi vegetasi saja belum cukup untuk mengurangi risiko banjir secara signifikan.
Diperlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk peningkatan kapasitas saluran air, penataan ruang wilayah, serta pengendalian pembangunan khususnya di kawasan sempadan sungai.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah daerah di Provinsi Bali, termasuk kabupaten dan kota di wilayah DAS Ayung.
Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa sejumlah langkah penanganan telah dan akan terus dilakukan secara bertahap.
Langkah tersebut meliputi penanganan tebing sungai yang kritis, rehabilitasi infrastruktur yang terdampak banjir, serta penyusunan master plan pengendalian banjir di Kota Denpasar.
Rencana induk tersebut mencakup pengelolaan Sungai Ayung, Sungai Badung, dan Sungai Mati sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu.
Asdep Andre Notohamijoyo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan DAS secara menyeluruh.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan membuat strategi pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Asdep Andre menyampaikan bahwa upaya ini sejalan dengan pendekatan mitigasi bencana berbasis ekosistem yang terus didorong oleh Kemenko PMK.
Pendekatan tersebut mencakup rehabilitasi kawasan hulu, pengelolaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
