WAHANANEWS.CO, Jakarta - Memasuki tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kalangan menilai pemerintah berhasil menunjukkan respons cepat dan langkah efektif dalam menangani beragam bencana, baik yang bersifat alam maupun nonalam.
Kinerja ini menjadi indikator bahwa sistem penanggulangan bencana nasional mulai bergerak lebih sigap, terarah, dan terkoordinasi dengan baik.
Baca Juga:
BNPB Nyatakan Seluruh Jenazah Korban Reruntuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ditemukan
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan.
Sinergi ini memperlihatkan bagaimana pendekatan multipihak menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat yang sering terjadi di Indonesia.
Sebagai negara yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), Indonesia menghadapi risiko tinggi terhadap bencana geologis seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.
Baca Juga:
Curah Hujan Tinggi Sebabkan Banjir Meluas, Tiga Wilayah Indonesia Dilaporkan Terdampak
Kondisi geografis serta iklim tropis juga memperbesar kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah.
Kesadaran terhadap ancaman tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi dan tanggap darurat bencana.
Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, BNPB bersama lembaga terkait memperlihatkan koordinasi yang semakin solid mulai dari tahap kesiapsiagaan, evakuasi, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Respons cepat, distribusi logistik yang tepat sasaran, serta sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam meminimalisasi dampak korban dan kerugian.
Respons Cepat di Lapangan
Pada Kamis (16/10/2025), gempa bumi bermagnitudo 6,6 mengguncang Kabupaten Sarmi, Papua. Guncangan tersebut menyebabkan kerusakan cukup luas di lima distrik, merusak sekitar 50 rumah warga, serta sejumlah fasilitas umum.
“Pagi ini tim telah tiba di Jayapura dan akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sarmi,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Menindaklanjuti hal itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB segera diterjunkan untuk membantu BPBD Kabupaten Sarmi dalam melakukan kaji cepat pascagempa, memastikan kebutuhan logistik, serta mendukung pemulihan infrastruktur dasar.
Di waktu hampir bersamaan, banjir melanda Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, yang merendam 891 rumah warga.
BPBD bersama aparat desa, TNI-Polri, dan relawan segera mendirikan dapur umum serta menyalurkan bantuan makanan dan kebutuhan pokok. Hingga laporan terakhir, air di Desa Sampali telah surut, sementara di Desa Tembung masih tersisa genangan setinggi 15–20 sentimeter.
Sementara itu, kekeringan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menyebabkan 1.372 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.
BPBD setempat mendistribusikan 15.000 liter air dan mengimbau warga untuk berhemat serta menjaga sumber air.
Pembangunan Infrastruktur Kebencanaan dan Teknologi Mitigasi
Komitmen pemerintah terhadap penguatan sistem kebencanaan diwujudkan melalui pembangunan Gudang Logistik Agandugume di Kabupaten Timika, Papua Tengah.
Gudang ini dibangun sebagai respons atas krisis pangan akibat cuaca ekstrem pada 2023 yang sempat menelan enam korban jiwa.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur kebencanaan yang tangguh dan berbasis data risiko agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga menerapkan pendekatan teknologi modern seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan curah hujan ekstrem di wilayah padat penduduk, termasuk Jabodetabek.
Inovasi ini diharapkan dapat menurunkan risiko banjir dan menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat.
Peran Indonesia di Tingkat Regional
Dalam forum regional, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan aktif di bidang kebencanaan.
Pada Kamis (16/10/2025), Kamboja secara resmi menyerahkan keketuaan ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) kepada Indonesia untuk periode 2026.
Acara seremonial di Phnom Penh ditandai dengan penyerahan simbolis dari Wakil Perdana Menteri Kamboja, Kitte Sangahak Bandith Kun Kim, kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, disaksikan oleh para menteri ASEAN serta perwakilan dari Jepang, Tiongkok, dan Korea.
“Merupakan kehormatan besar bagi kami menerima mandat sebagai Ketua ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management tahun 2026,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, pengalaman dan keberhasilan Indonesia akan menjadi modal penting dalam membangun kawasan ASEAN yang tangguh menghadapi risiko bencana.
“Dalam semangat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan kawasan serta mendukung ketahanan berkelanjutan, Indonesia selaku Ketua dengan senang hati mengundang Papua Nugini sebagai Guest of the Chair,” katanya.
Kesiapsiagaan Masyarakat sebagai Pilar Utama
BNPB terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana melalui berbagai langkah sederhana, seperti mengenali jalur evakuasi, menjaga lingkungan sekitar, dan menghemat air di wilayah rawan kekeringan.
“Upaya pemerintah tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama,” tegas Suharyanto.
Pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis ketahanan iklim guna mewujudkan Indonesia yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan alam di masa depan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
