WahanaNews.co | Penerapan praktik baik Reformasi Birokrasi (RB) merupakan bagian dari perubahan road map RB Nasional yang berisi tentang inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholder yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.
Hal tersebut disampaikan Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Hery Puranto, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) RB TNI Tahun 2023, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (29/5/2023).
Baca Juga:
Kapuspen TNI Bantah Perwiranya Jadi Beking Tersangka Perundungan Anak SMA di Surabaya
Asrenum Panglima TNI menyampaikan bahwa praktik baik ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan RB berdampak selaras dengan empat tema pelaksanaan RB tematik.
"Empat tema pelaksanaan RB tematik meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah dan percepatan prioritas aktual presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pengendalian inflasi," jelasnya dalam rilis yang diterima WahanaNews.co.
Lebih lanjut Laksda TNI Hery Puranto mengatakan bahwa untuk mendorong fungsi birokrasi secara cepat, tepat dan konsisten, pemerintah melaksanakan beberapa perubahan peraturan diantaranya metode evaluasi pelaksanaan RB dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dihentikan sementara menjadi penyampaian praktik baik, dan juga perubahan road map reformasi birokrasi nasional.
Baca Juga:
Skandal Judi Online: 4.000 Prajurit TNI Kena Sanksi, Danpuspom Beri Peringatan Keras
"Perubahan peraturan saat ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," harapnya.
"Pelaksanaan RB TNI dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi TNI yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima, dengan berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," tambahnya.
Sebagai narasumber pada kegiatan Rakor RB kali ini Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Deputi RB, Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan RB Kamarudin, dengan materi "Bergerak Serentak Untuk Reformasi Birokrasi Berdampak" dan materi kedua dari Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Koordinasi dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemenpan RB Ugi Cahyo Setiono, dengan mengangkat materi "Arah Kebijakan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik".
