"Data pertanahan di Kantah Kota Denpasar, buku tanah atau sertifikat sejumlah 199.941 bidang. Saat ini, ada 48.349 sertipikat yang sudah siap menjadi sertifikat elektronik," ucapnya.
Adapun upaya yang dipersiapkan Kantah Kota Denpasar dalam membuka layanan penerbitan sertifikat elektronik, mulai dengan mempersiapkan sumber daya manusia, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mitra kerja.
Baca Juga:
Kementerian ATR/BPN Ungkap Dua Kasus Mafia Tanah Senilai Rp3,6 Triliun
"Kami telah melakukan internalisasi, dari petugas loket, petugas back office, sampai pejabat pengesah produk elektronik. Juga menyosialisasikan layanan ini kepada masyarakat dan mitra kerja secara langsung maupun media massa," terangnya.
Di akhir laporannya, Fajar Nugroho Adi juga berharap, layanan sertifikat elektronik lebih mampu menjamin keamanan.
"Kami berharap dapat memberikan jaminan keamanan yang lebih, dan di sisi lain, juga dapat memberikan kemudahan dalam layanan pertanahan," pungkasnya.
Baca Juga:
Baca Pledoi, Syafrida Sebut PA Dan PPTK Harus Ikut Bertanggungjawab Dalam Kasus Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh
Turut hadir pada peresmian ini, Wali Kota Denpasar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana; Ketua komisi 3 DPRD Kota Denpasar, Eko Supriadi; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali.
Juga dihadiri Kepala BPKAD Kota Denpasar; Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja; jajaran Forkopimda Kota Denpasar; serta para Kepala Kantah Kota/Kabupaten se-Provinsi Bali.
Hadir melalui zoom meeting, Plh. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Fitriyani Hasibuan; Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Herjon Panggabean; Direktur pengaturan tanah pemerintah, Sri Pranoto; dan Kepala Pusat Data dan Informasi dan LP2P, I Ketut Gede Ary Sucaya.
