WahanaNews.co | Kita
sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini,
terutama yang memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75
pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) belakangan ini.
Demikian disampaikan oleh Pdt Gomar Gultom, Ketua Umum
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) saat menerima 9 perwakilan dari
pegawai KPK bersama Tim Hukum mereka, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).
Baca Juga:
Gomar Gultom Nyatakan PGI Tak Punya Kemampuan Kelola Tambang
Lebih lanjut Gomar mengatakan bahwa PGI akan menyurati
Presiden untuk dapat segera mengambil tindakan penyelamatan lembaga anti rasuah
ini dari upaya-upaya pelemahan ini, dengan menyelamatkan ke-75 pegawai KPK
tersebut.
"Dengan disingkirkannya mereka yang selama ini
memiliki kinerja baik serta memiliki integritas kuat dengan alasan tidak lulus
TWK, dikuatirkan akan membuat para penyidik berpikir ulang untuk melaksanakan
tugasnya dengan profesional seturut dengan kode etik KPK di masa depan, karena
kuatir mereka di-TWK-kan dengan label radikal," lanjut Gomar.
Dan kita semakin kuatir, karena mereka yang
dipinggirkan ini banyak di antara mereka yang sedang menangani kasus-kasus
korupsi yang sangat signifikan.
Baca Juga:
Yakin Bisa Lanjutkan Kinerja Jokowi, Maruarar Sirait Dukung Prabowo-Gibran
Novel Baswedan, salah seorang di antara yang hadir
menyebutkan kegalauannya.
"Bagaimana kita mau berbangsa bila yang selama ini
bekerja profesional tiba-tiba dilabeli radikal dan menjadi musuh negara?" ujar Novel.
Novel juga menyebutkan bahwa TWK bukanlah tools
untuk melihat seseorang lulus atau tidaknya seseorang menjadi ASN dalam alih
status ini.
"Prosesnya adalah upaya yang sudah ditarget. Ada fakta
dan bukti untuk ini. TWK hanyalah justifikasi untuk target tertentu," imbuhnya.
Hotman Tambunan mengeluhkan, ketika taat beragama
diidentikkan dengan talibanisme.
"Kami harus taat beragama, karena agamalah yang
mengajar kami untuk berbuat seturut etika. Di KPK itu godaannya banyak sekali,
dan ancaman selalu datang. Nilai-nilai agamalah yang membuat kami tetap
bertahan," kata warga GKI Kayu Putih tersebut, seraya menunjuk rekannya yang
selama tiga tahun berturut-turut terakhir ini selalu mendapat nilai A untuk
kinerjanya.
Adri Deddy Nainggolan, yang adalah warga GKI Kebayoran
Baru, mengungkapkan keprihatinannya dengan begitu mudahnya masyarakat termakan
hoaks yang menyebutkan adanya talibanisasi di KPK.
"Tidak ada itu. Dan celakanya warga gereja pun mudah
termakan oleh isu ini," kata Adri.
Saor Siagian, anggota Tim Hukum yang mendampingi
mereka mengatakan, "Tiga dari Komisioner KPK periode baru lalu Kristen, dan
Sekjen KPK juga Kristen. Saut Situmorang berkali-kali berkata, tidak ada
talibanisme di KPK."
Pdt Jacky Manuputty, Sekum PGI, mengungkapkan
kegelisahannya melihat fenomena pabrikasi hoaks di medsos yang begitu mudah
merubah persepsi kita atas keadaan dan lembaga tertentu. Dan ini yang terjadi
dengan upaya pelemahan KPK ini. Dan yang tragis adalah, seperti kata Mohamad
Isnur, pabrikasi itu dilakukan oleh negara melalui lembaga KPK dan BKN.
"Ini ancaman buat masa depan bangsa kita," pungkas
Isnur yang turut dalam pertemuan tersebut.
Sementara Rasamala Aritonang, yang adalah warga jemaat
HKBP Pasar Rebo menyebutkan, "Kami sebagai KPK ini tantangannya berat. Kami
berhadapan dengan koruptor. Dan yang bisa korupsi hanyalah mereka yang punya
akses kepada kekuasaan. KPK ini hanyalah alat, pisau untuk memotong bagian
badan yang koruptif. Dan reaksi dari para koruptor ini adalah membuang pisau
ini. Itu yang sedang kami alami."
Menanggapi penjelasan dari kesembilan pegawai KPK
tersebut, Gomar menyatakan keheranannya terhadap pernyataan Presiden Jokowi
untuk tidak menggunakan TWK sebagai dasar penonaktifkan pegawai KPK, namun pernyataan
itu tak ditindaklanjuti.
"Siapa sebenarnya yang menjadi presiden?" ungkap
Gomar. (Hot/Tio)
