WAHANANEWS.CO, Jakarta - Nasib aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian BUMN kini menjadi sorotan setelah pemerintah bersama DPR RI membuka wacana menghapus status kementerian tersebut dan hanya mengubahnya menjadi badan.
Isu itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Baca Juga:
8 Fokus Program RKP Prabowo 2025: Naikkan Gaji ASN Guru, TNI-Polri, Pejabat Negara
“Jadi, itulah bagian dari yang nanti kita bahas, jadi apapun opsinya,” kata Prasetyo.
Ia menegaskan pemerintah bersama DPR sedang mencari formulasi terbaik dari sisi manajerial untuk mengoptimalkan sekaligus mengefisiensi peran BUMN.
Mengenai posisi ASN yang saat ini sudah berdinas di Kementerian BUMN, Prasetyo memastikan hal tersebut tetap akan dipikirkan dalam waktu ke depan.
Baca Juga:
ASN Pemprov Sumut Diminta Tingkatkan Kesadaran TBC, Masyarakat Juga Perlu Tahu!
“Kalau ada konsekuensi atau implikasi terhadap contoh tadi, yang disebutnya sekarang yang sudah berdinas di kementerian BUMN, itu bagian dari yang kita pikirkan nanti,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan terdapat kemungkinan status Kementerian BUMN diturunkan menjadi badan dari kementerian.
Sebab, fungsi Kementerian BUMN saat ini hanya sebagai regulator, sementara fungsi operasional dijalankan oleh BPI Danantara.
“Ada kemungkinan kementeriannya mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu,” tutur Prasetyo.
Diketahui, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan pemerintah sudah sepakat memasukkan RUU BUMN dalam Prolegnas Prioritas 2025 pada sidang evaluasi pekan lalu.
Keputusan politik hukum itu diambil di tengah isu penghapusan Kementerian BUMN setelah pemerintah membentuk Danantara.
Sebelum pembahasan di Baleg DPR, Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga sempat mempertanyakan apakah Kementerian BUMN masih diperlukan dalam bentuknya saat ini karena sudah ada Danantara.
“Apakah masih diperlukan kementerian BUMN seperti yang saat ini? Atau ada rencana-rencana yang lain? Kita lihat perkembangannya,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (18/9/2025).
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
