WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ratusan perusahaan negara terancam tamat setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana besar menutup sekitar 800 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dinilai terus merugi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Konbes PBNU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/06/2026).
Baca Juga:
Luhut Bongkar Evaluasi MBG, Sebut Program Terlalu Buru-buru Dijalankan
“Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah,” ujarnya dalam forum tersebut.
Prabowo menjelaskan, rencana penutupan itu dilakukan karena banyak perusahaan negara tidak lagi mampu memberi keuntungan bagi negara.
Ia menyebut pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN yang selama ini mengalami kerugian dan tidak menunjukkan kinerja usaha yang sehat.
Baca Juga:
Babak Baru Kasus Edison, KPK Temukan Dugaan Permainan Opini BPK Muara Enim
“Enggak ada yang untung, rugi terus,” ucapnya.
Menurut Prabowo, langkah menutup perusahaan negara yang bermasalah menjadi bagian dari upaya pemerintah menghentikan pemborosan anggaran.
Ia menyatakan bahwa penutupan BUMN yang tidak sehat telah memberi dampak penghematan besar bagi keuangan negara.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar,” imbuhnya.
Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam rangkaian Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.
Konbes dan Munas PBNU merupakan forum musyawarah tertinggi kedua di lingkungan Nahdlatul Ulama setelah Muktamar.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Ploso sejak Sabtu (20/06/2026) hingga Selasa (23/06/2026).
Forum itu dihadiri peserta dan penggembira yang jumlahnya mencapai sekitar 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia.
Agenda Konbes dan Munas PBNU tidak hanya membahas persiapan pelaksanaan Muktamar sebagai hajat terbesar organisasi.
Forum tersebut juga membahas berbagai isu keagamaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan yang dinilai penting bagi kehidupan bangsa.
Pernyataan Prabowo soal penutupan ratusan BUMN rugi menjadi salah satu sorotan karena menyangkut arah pembenahan perusahaan negara dan efisiensi anggaran nasional.
Langkah itu memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menata ulang badan usaha milik negara agar tidak terus menjadi beban keuangan negara.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
