WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran pemulihan pascabencana Sumatra untuk jangka waktu tiga tahun. Dana tersebut disalurkan melalui 23 kementerian/lembaga utama serta 10 kementerian/lembaga pendukung guna mempercepat pemulihan infrastruktur.
“Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun Rp100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, (18/6/2026).
Baca Juga:
Modus "Mark Up" Anggaran Kasus Amsal Sitepu, Ini Penjelasan Kejagung
Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra itu mengatakan anggaran tersebut dicairkan secara berkala. Tahap pertama pada 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, disusul tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan pada 2028 sebesar Rp28,2 triliun.
Sejumlah kementerian utama yang menerima dana ini di antaranya Kementerian PU, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenhub, Kementan, Kementerian KKP, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sebagian besar instansi sudah mengajukan pencairan ke Kementerian Keuangan, bahkan lima di antaranya sudah mulai mengeksekusi program di lapangan.
“Kami meminta dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah untuk mempercepat proses dan juga menteri keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut,” ujar Tito.
Baca Juga:
Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kinerja BNPB, Tambahan Anggaran Disetujui
Tidak hanya dari pusat, pemerintah juga menggelontorkan dana melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun. Anggaran ini menyasar tiga provinsi di Sumatra berdasarkan perintah langsung Kepala Negara.
“Nah ini Rp1,6 triliun itu adalah untuk Aceh. Kemudian untuk Sumatra Barat lebih kurang Rp2,3 triliun dan Rp6,1 triliun itu adalah untuk Sumatra Utara,” kata Tito.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah). Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Mantan Kapolri itu berharap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dapat memaksimalkan anggaran ini. Hal tersebut guna memulihkan fasilitas publik secara cepat dan tepat sasaran.
“Kami melakukan rapat langsung di Banda Aceh dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati, wali kota agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing,” tegas Tito.
Sebelumnya, Tito juga menyampaikan bahwa progres pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra sejauh ini menunjukkan capaian yang relatif baik dan berjalan sesuai target. Sebanyak, 97 persen hunian sementara sudah dibangun.
Dia mengklaim indikator pemulihan menunjukkan tren positif di berbagai lini vital, mulai dari sektor jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, hingga penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
